RIENEWS.COM – Bupati Karo Terkelin Brahmana tampak kecewa denan hasil kinerja pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Karo, Sumatera Utara, dalam penyerapan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) pada Semester I Tahun Anggaran 2019.
Hal ini disampaikan Terkelin saat menggelar rapat evaluasi pelaksanaan APBD Semester I 2019.
“Perlu saya sampaikan sesuai gambaran evaluasi. Para OPD masih lamban melakukan serapan anggaran dan belum menunjukkan lompatan akselerasi yang signifikan. Pencapaian kita juga tidak jauh berbeda dengan kondisi pelaksanaan anggaran pada Tahun Anggaran 2018. Ini dapat ditandai dengan pencapaian serapan belanja langsung sampai dengan semester I baik pada Tahun Anggaran 2018 yang lalu maupun pada Tahun Anggaran 2019 ini hanya berkisar pada angka 10 persen sampai dengan 12 persen dari total belanja langsung,” kata Terkelin.
Rapat evaluasi pelaksanaan APBD Semester I TA 2019, dihadiri Wakil Bupati Karo Cory Seriwaty br Sebayang, Sekda Terkelin Kamperas Purba, Asisiten I Pemerintahan Suang Karokaro, Asisiten III Mulianta Tarigan, Plt Asisten II Gelora Fajar Purba, pimpinan OPD Pemkab Karo, para camat se-Kabupaten Karo.
Menurut Terkelin, hal ini terjadi disebabkan belum adanya kemauan dan kemampuan mengubah pola pikir dan pola kerja.
Baca Berita:
Bupati Karo Respons Wacana JKP Bangun Tugu Revolusi Mental
Karang Taruna Sukadame Soroti Pekerjaan Jalan
“Yang Ingin saya sampaikan adalah bahwa ternyata kita belum juga mau dan mampu untuk merubah pola pikir dan pola kerja kita menjadi lebih komprehensif, konkret dan integrative,” ucap Terkelin dihadapan peserta rapat yang digelar di lantai tiga Kantor Bupati Karo, Selasa 3 September 2019.
Dia mengaku, sudah sering, bolak-balik mengingatkan kepada para OPD agar menanamkan budaya kerja; bersinergi, konsistensi perencanaan dan penganggaran dengan korelasi kinerja.
“Namun belum menunjukkan, sehingga masih saja terjadi ketidakdisplinan pelaksanaan dan penatausahaan anggaran. Bahkan evaluasi dan monitoring internal masih saja menjadi ruang gelap dalam pola pelaksanaan APBD hingga saat ini,” tegasnya.
Dikatakannya, penyusunan perencanaan dan penganggaran yang dilakukan masih menggunakan konsep money follows function dengan pendekatan tradisional budgeting.
