RIENEWS.COM – Bupati Karo Terkelin Brahmana berharap di tahun depan, Kabupaten Karo meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam pengelolaan keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Hal ini diutarakan Terkelin Brahmana di sela-sela mengikuti Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2019, di Kantor Gubernur Sumatera Utara, Selasa 22 Oktober 2019.
Rakorda Peningkatan Kualitas LKPD dilaksanakan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Sumatera Utara, turut dihadiri Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Ditjen DJPb, Kementerian Keuangan, R. Wiwin Istanti, SE. Ak, M. Laws.
Kepala Kanwil DJPBb Provinsi Sumatera Utara Tiarta Sebayang menyatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih (dalam) LKPD kabupaten/kota harus dipacu agar dapat meraih hasil memuaskan, sekaligus mempertahankan apa yang telah diraih di tahun 2018.
Baca Juga: Pemkab Karo Peroleh Opini WDP Laporan Keuangan Tahun 2018
“Melalui Rakorda Peningkatan Kualitas LKPD 2019, dalam optimalisasi fungsi pengelolaan keuangan daerah di era digital, dapat menuju target yang diharapkan dalam kinerja keuangan daerah Bidang Penguatan Tata Kelola Pemerintah Daerah, Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” tegas Tiarta Sebayang.
Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi dalam pembukaan Rakorda Peningkatan Kualitas LKPD 2019, meminta kepada 33 kabupaten/kota yang belum meraih WTP BPK agar lebih giat lagi dan meningkatkan kualitas LKPD.
