Kemenkes Klaim Cakupan Imunisasi Polio Pertama Capai 100 Persen

Pelaksanaan Sub PIN Polio di Pekalongan, Jawa Tengah. Foto dinkes.pekalongankota.go.id.
Pelaksanaan Sub PIN Polio di Pekalongan, Jawa Tengah. Foto dinkes.pekalongankota.go.id.

Antisipasi Hoaks Vaksinasi
Kemenkes, menurut Maxi akan terus melakukan kegiatan surveilans lumpuh layu akut dan surveilans polio lingkungan. Ia juga meminta masyarakat, terutama orang tua, untuk melengkapi imunisasi anaknya, yakni imunisasi polio 4 kali tetes untuk anak berusia 1 sampai 4 bulan, 2 kali suntik untuk anak berusia 4 sampai 9 bulan, dan imunisasi rutin anak lainnya sesuai usia.

“Jangan buang air besar sembarangan, harus sesuai di jamban. Kemudian, cuci tangan pakai sabun. Dan segera laporkan kepada petugas kesehatan apabila ada kasus lumpuh layu pada anak di bawah usia 15 tahun,” papar Maxi.

Sementara Netty mengatakan, temuan KLB polio di beberapa daerah adalah tantangan baru sistem kesehatan Indonesia yang harus diperhatikan.

“Ini persoalan penting yang harus diperhatikan. Jangan karena sudah memegang sertifikat bebas polio sejak 2014, jadi terlena dan tidak mawas diri. Salah satu indikatornya adalah penurunan cakupan imunisasi balita,” kata Politisi DPR dari Dapil Cirebon-Indramayu ini.

Netty mecuplik data Kemenkes, bahwa terjadi penurunan cakupan vaksin polio, baik OPV maupun IPV sejak dua tahun terakhir. Pada tahun 2020, cakupan vaksinasi OPV mencapai 86,8 persen, kemudian menurun pada tahun 2021 menjadi 80,2 persen. Bahkan, beberapa daerah cakupan vaksinasinya kurang dari 50 persen sejak tahun 2020.

“Salah satu penyebabnya adalah imbas pandemi Covid-19 yang membuat kegiatan imunisasi untuk anak dan balita terganggu. Apalagi kegiatan Posyandu sempat terhenti. Seharusnya pemerintah menyiapkan langkah antisipasi guna mencegah terjadinya penurunan cakupan imunisasi,” ujar Politisi Fraksi PKS ini.

Netty mendukung langkah Kemenkes yang menyelenggarakan imunisasi polio tambahan (Sub PIN Polio). Ia meminta pemerintah untuk mensosialisasikan kegiatan tersebut kepada masyarakat agar efektif dan dapat mencegah munculnya kasus polio di masa depan.

Ia juga mendorong agar pemerintah mencegah disinformasi soal vaksinasi polio dengan menggandeng berbagai pihak.

Artikel lain

Menteri PUPR Tinjau 3 Jalan Tol Proyek PSN, Ini Progresnya

Pakar UGM Kritik 3 Capres Lupakan LDKPI dalam Hubungan Internasional

Pansus Pertimbangkan RUU Kelautan Menjadi Omnibus Law

“Jangan sampai masyarakat resisten terhadap vaksinasi akibat disinformasi. Libatkan berbagai stakeholder untuk mencegah menyebarnya hoaks. Masyarakat harus dicerdaskan bahwa vaksinasi saat ini adalah upaya pencegahan penyakit yang telah teruji secara klinis dan ilmiah,” kata Netty. (Rep-04)

Sumber: Kemenkes, DPR