“Kondisi ini berbahaya karena bisa menyebabkan shock, keringat dingin, pusing,” papar Theresia.
Hal penting lain yang perlu diperhatikan dalam menjaga imun anggota KPPS adalah pasokan makanan. Jika makanannya kurang bergizi, maka akan berbahaya karena dapat menyebabkan terjadinya kekurangan kalium, natrium, dan oksigen.
“Setidaknya makanan yang diberikan kepada para panitia pemilu harus mencakup empat sehat lima sempurna seperti daging, sayur, dan buah,” tutur Theresia.
Menurut Nur Elya, para anggota KPPS sudah diberi anggaran berupa uang pengganti konsumsi untuk menjaga imunologi panitia pemilu.
Adapun faktor lain penyebab tumbangnya beberapa para anggota KPPS karena mereka tidak mengikuti screening kesehatan secara detail dan hanya menggunakan surat keterangan sehat saja.
“Para anggota KPPS di daerah biasanya juga berasal dari lansia karena dalam peraturan tidak ada batasan usia maksimal serta tidak ada screening kesehatan,” ungkap Nur Elya.
Untuk mengantisipasi jatuhnya korban dalam penyelenggaraan pemilu, Bawaslu sudah menyampaikan usulan kepada Komisi II DPR terkait revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 agar jumlah pengawas TPS ditambah minimal menjadi dua. Harapannya, pengawas dapat mengawasi dan istirahat secara bergantian.
“Usulan kami belum bisa dipenuhi karena pemerintah memiliki keterbatasan anggaran,” tutur dia.
Tiap Polda Harus Bentuk Call Center
Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mendorong setiap Kepolisian Daerah (Polda) dapat membentuk call center untuk membantu KPPS ketika membutuhkan pertolongan medis. Layanan kesehatan itu harus selalu aktif sepanjang hari sehingga menjamin penyelenggara Pemilu.
“Kapolda di setiap daerah wajib pantau wilayahnya masing-masing. Pastikan jajaran di tingkat polres hingga polsek, responsif terhadap situasi di lapangan,” ungkap Sahroni dalam keterangan tertulis tertanggal 17 Februari 2024.
Sahroni juga menyampaikan seluruh jajaran Polri harus memberikan perlindungan maksimal kepada petugas KPPS. Polri harus lakukan segala cara untuk bantu jamin kesehatan dan keselamatan para petugas.
“Tidak ada kontestasi sebanding dengan hilangnya nyawa manusia. Karenanya, saya minta Polri ambil peran semaksimal mungkin. Lakukan yang terbaik,” tegas Sahroni.
Ia juga menilai pendampingan kesehatan petugas KPPS selama bertugas dinilai sebagai langkah pencegahan yang sangat baik. Namun pekerjaan yang diemban para petugas KPPS dinilai tak ringan.
“Meskipun KPU sudah berusaha melakukan screening kesehatan semaksimal mungkin, faktanya masih banyak petugas KPPS yang sakit maupun meninggal karena tugas mereka sangat berat,” kata dia.
Sebelumnya, Kepala Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Kabiddokkes) Polda Jatim Kombes Erwin Zainul Hakim menyampaikan pihaknya memberikan pendampingan kesehatan kepada petugas Pemilu 2024. Pendampingan dilakukan oleh 1.000 anggota medis Polri Biddokkes Polda Jatim.
Selain petugas, Polda Jatim memiliki aplikasi Pengamanan Kesehatan Pemilu Jawa Timur. Aplikasi tersebut memiliki fitur panic button jika terjadi kedaruratan medis.
Artikel lain
Siber Pemilu 2024 Kacau, Cyberity Menduga KPU Lakukan Pembiaran
Terbukti Terstruktur, Sistematis, dan Massif, Koalisi Tolak Hasil Pilpres 2024
Kecurangan Pemilu, Jokowi Berdalih Mekanisme Pengawasan Berlapis
“Ini langkah dan cara tepat yang harus diikuti oleh polda-polda lain di Tanah Air,” ujar Sahroni. (Rep-04)
Sumber: Bawaslu, Universitas Airlangga, DPR
