RIENEWS.COM – Anggota Komisi VII DPR Mulyanto menilai format kelembagaan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang menggabungkan seluruh tugas dan fungsi riset di kementerian dan lembaga tidak berhasil. BRIN yang diharapkan dapat mensinergikan kelembagaan riset dan teknologi untuk meningkatkan kinerja invensi dan inovasi dinilai belum menghasilkan apa-apa hingga hari ini.
“Harus diakui, integrasi kelembagaan ilmu dan teknologi yang dimaknai dengan peleburan seluruh lembaga penelitian dan pengembangan ke dalam BRIN, (menjadi) satu lembaga superbody yang sentralistik, menuai banyak pertentangan. Kalau tidak ingin dikatakan gagal,” tukas Mulyanto sebagaimana dilansir dari Parlementaria, 10 Februari 2023.
Lantaran menurut Mulyanto, bukan terjadi proses konsolidasi menyeluruh. Justru kondisi transisional berkepanjangan, baik dari aspek SDM, organisasi, pendanaan dan anggaran riset, perencanaan program, peralatan dan ruang laboratorium, infrastruktur riset, aset.
“Bahkan urusan kursi dan ruang kerja (co-working space),” ujar Mulyanto.
Ia menduga, kondisi itu disebabkan karena sejak awal proses pembentukan kelembagaan BRIN bertele-tele, menuai kontroversial, penuh risiko.
“Bahkan menimbulkan banyak korban dan inkonstitusional,” kata Mulyanto.
Ia mendorong Presiden Joko Widodo dan Ketua Dewan Pengarah BRIN untuk bertindak cepat dengan meninjau ulang kelembagaan yang sentralistik itu. Sebab proses penggabungan lembaga riset tersebut menelan korban yang tidak sedikit. Apabila persoalan ini terus dibiarkan akan membuat kegiatan riset nasional kacau balau.
Ia mencontohkan beberapa kasus yang terjadi. Seperti kisah ratusan tenaga terampil dari Kapal Baruna Jaya yang baru saja bersandar usai misi pelayaran, langsung diputus hubungan kerja. Kemudian para ahli yang tengah mengembangkan vaksin Covid-19 di LBM Eijkman diberhentikan dan laboratoriumnya dipindah paksa. Lalu Laboratorium LAPAN di Pasuruan, Jawa Timur ditutup sehingga menuai protes NASA.
“Kalau terus berlangsung, lama-lama Indonesia kekurangan peneliti dan periset yang sangat dibutuhkan. Mau sampai kapan pemerintah membiarkan peristiwa ini terus terjadi?” tanya politisi PKS ini.
Penggabungan Lembaga Riset Jadi Contoh Negara lain
Menanggapi kekhawatiran BRIN menjadi lembaga superbody, Kepala BRIN Laksana Tri Handoko mengklaim justru langkah pemerintah mengkonsolidasikan lembaga riset membuat BRIN menjadi contoh bagi negara lain.
“Saya tidak tahu, apakah BRIN menjadi lembaga superbody atau tidak. Tetapi kalau dilihat dari best practice funding agency global, kami (BRIN) memang unik,” ujar Handoko saat konferensi pers bertema “Saatnya BRIN Menjawab” di Gedung BJ Habibie, Jakarta, 10 Februari 2023.
Ia mencontohkan, banyak funding agency global di negara lain hanya mengurusi pendanaan. Mereka tidak menjadi eksekutor atau pelaku riset, tidak menjadi lembaga yang memberi rekomendasi kebijakan, seperti BRIN. Model seperti itu membuat anggaran riset semakin mahal dan tidak efesien.
“Funding agency biasa itu cuma memberikan anggaran riset. Yang mendapat anggaran mereka harus membeli alat riset sendiri, sehingga mahal dan banyak double. Kalau BRIN, kami buat skema pendanaan riset yang tidak membolehkan membeli alat karena sudah disediakan di Deputi Infrastruktur Riset. Jadi cost of funding kami turun,” jelas Handoko.
Artikel lain
KUR BSI di Aceh Rp3 Triliun, Presiden Jokowi: Gede Banget Jatahnya
Terpidana Korupsi Modal Kerja dan Investasi BSM Rp32 Miliar Ditangkap
Puncak HPN 2023 di Sumut, Presiden Jokowi Sentil Idealisme Media Massa di Tahun Politik
“Kami malah menjadi benchmark model baru dari funding agency global. Sekarang teman-teman saya dari funding agency luar negeri itu, justru melihat apa yang dilakukan sudah benar,” aku Handoko.
Bahkan, Handoko mengimbuhkan, cita-cita untuk mengintegrasikan lembaga-lembaga riset di Indonesia sudah ada sejak era Soekarno hingga Habibie.
