RIENEWS.COM – Usai dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra mendapat sentilan dari Direktur Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid.
“Tak sepantasnya pejabat pemerintah mengeluarkan pernyataan yang keliru tentang hak asasi manusia. Apalagi dari pejabat yang salah satu urusannya soal legislasi bidang HAM. Itu tidak mencerminkan pemahaman undang-undang yang benar, khususnya pengertian pelanggaran HAM yang berat pada penjelasan Pasal 104 Ayat (1) dari UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM maupun Pasal 7 UU No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM,” ungkap Usman Hamid dalam keterangan tertulisnya kepada pers, Senin, 21 Oktober 2024.
Pernyataan itu disampaikan Usman Hamid merespons keterangan pertama Yusril Ihza Mahendra kepada pers usai dilantik di Istana Negara, Jakarta oleh Presiden Prabowo Subianto. Yusril menyatakan, peristiwa kekerasan pada tahun 1998 tidak termasuk kategori pelanggaran HAM berat.
Usman menegaskan, pernyataan Yusril itu juga mengabaikan laporan-laporan resmi pencarian fakta tim gabungan bentukan pemerintah dan penyelidikan pro-justisia Komnas HAM atas sejumlah peristiwa pada masa lalu yang menyimpulkan terjadinya pelanggaran HAM yang berat dalam bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan atau crimes against humanity.
“Jadi pelanggaran HAM yang berat menurut hukum nasional bukan hanya genosida dan pembersihan etnis,” tegas Usman.
Apalagi menurut hukum internasional, setidaknya ada empat kejahatan paling serius yaitu genosida, kejahatan kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi, sebagaimana diatur oleh Pasal 51 Statuta Roma.
Artikel lain
Usman Hamid Kepada DPR RI 2024-2029 Koreksi Kebijakan Eksekutif Tak Ramah HAM
Ini Daftar 53 Menteri Kabinet Merah Putih Prabowo
Pameran Lukisan Dari Indonesia ke Palestina, Refleksi Setahun Tragedi Kemanusiaan
