RIENEWS.COM – Forum Cik Ditiro menggelar aksi peringatan satu tahun Pilpres 2024, di Yogyarkarta pada Jumat, 14 Februari 2025. Aksi diikuti dari berbagai elemen ini, juga menyoroti kebijakan efisiensi anggaran Presiden Prabowo Subianto.
“Hari ini genap satu tahun pelaksanaan Pilpres 14 Februari 2024. Dalam sejarah politik Indonesia, kami mencatat dan mengingat bahwa ini adalah Pilpres terburuk karena diwarnai memuncaknya perilaku politik dinasti disertai politik uang,” ungkap Direktur Pusat Studi Agama dan Demokrasi Universitas Islam Indonesia, (PSAD UII), Masduki.
Memperingati Pilpres 2024 setiap tahun perlu agar masyarakat sipil tetap waspada, dan kewarasan berbangsa tetap terjaga, sekaligus mimpi besar menjadi negara demokrasi tetap terpatri dalam jiwa.
Peringatan ini juga memberi isyarat publik bahwa gelombang protes masyarakat sipil (kampus, mahasiswa, aktivis sosial) menjelang dan pasca Pilpres 2024 harus terus menggelora.
Dalam tradisi politik elektoral di negara demokratis, pemilihan Presiden-Wakil Presiden atau Pemilu secara umum merupakan wahana penting bagi penyaluran hak demokratis warga negara, yang diwujudkan dalam suasana yang bebas dan rahasia.
Pilihan calon Presiden dan Wapres harus figur yang memiliki rekam jejak baik dari segi HAM, memiliki kompeten dan berusia cukup untuk memimpin negara.
“Semua syarat ini tidak terpenuhi di tahun 2024,” ucap Masduki dalam siaran pers PSAD.
Menyoal kebijakan efisiensi anggaran Presiden Prabowo Subianto melalui Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 dan Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025. PSAD menyatakan penghematan penting agar anggaran dapat diredistribusi ke sektor yang lebih memerlukan dan langsung berkait layanan publik. Sebab selama lebih dari dua dekade pasca reformasi 1998, budaya kerja birokrasi pemerintahan cenderung boros, mengutamakan pos perjalanan dinas dan administratif.
Masduki menegaskan, kebijakan pemangkasan anggaran tanpa disertai kajian komprehensif, berisiko besar terhadap pelanggaran hak-hak dasar warga negara.
Artikel lain
DPR Mulai Menyuarakan Dampak Efisiensi Anggaran Prabowo
Komisi IX DPR Tegaskan Perlu Dievaluasi Program Makan Bergizi Gratis
Serikat Pekerja Fisipol UGM Tuntut Pencairan Tukin Dosen ASN
