“Untuk antisipasi ini, wilayah jalur masuk perbatasan agar dibuatkan Pos Tim Gugus Terpadu, gunanya mengoptimalkan pengawasan dan pencegahan bagi kendaraan masuk dan keluar (Kabupaten Karo),” ujarnya.
Taufik mengemukakan, tim terpadu sudah terbentuk dan sebelum dilaksanakan, lebih dulu akan dilakukan simulasi.
“Tim terpadu sudah dibentuk, hal ini sudah biasa kita lakukan di daerah operasi. Tentu sebelum kita kerjakan, Tim Gugus yang akan di tempatkan, kita adakan dulu simulasi agar para personel yang bertugas paham Tupoksinya,” tegas Taufik.
Ditambahkannya, dalam melaksanakan kegiatan tersebut dibutuhkan anggaran.
“Mendukung kegiatan ini tentu butuh anggaran. Jika anggaran dan prasarana siap, kami TNI /Polri dan Pemda menjalankan rencana tersebut,” ujarnya.
Sementara itu Wakil Ketua II Gugus Tugas Covid-19, Kapolres Tanah Karo AKBP Yustinus Setyo Indriono menjelaskan, dalam penanganan wabah virus corona, Polres Tanah Karo turut membantu Gugus Tugas dalam pencegahan dan penularan Covid-19.
“Baik pendampingan ke lapangan penyemprotan disinfektan. Bahkan mobil water cannon juga diterjunkan untuk ikut melakukan penyemprotan,” katanya.
Selain itu, Yustinus menegaskan, Kepolisian Resor Tanah Karo menjalankan Maklumat Kapolri dengan melaksanakan patroli pada pagi, siang, dan malam hari.
“Untuk memberikan edukasi sekaligus mengimbau masyarakat agar tidak berkerumun,” ujarnya.
Anggota DPRD Karo Jun Arif Bangun dan Herti Delima dari Fraksi Golkar dan Hanur menyepakati dalam penanganan Covid-19, dibutuhkan anggaran terlebih mengenai alat pelindung diri (APD) untuk tenaga medis.
“Maka Fraksi Golkar dan Fraksi Hanura tidak keberatan anggaran ditampung dan disediakan demi keselamatan masyarakat banyak. Sebab ini prioritas paling utama,” kata Jun Arif dan Herti.
Rapat kerja pembahasan anggaran penanganan Covid-19 ditunda, menunggu Pemerintah Kabupaten Karo menyerahkan data secara rinci kebutuhan anggaran untuk penanganan virus corona. Rencananya, kebutuhan anggaran baru akan diserahkan Pemkab Karo kepada DPRD Karo pada Rabu 8 April 2020. (Rep-01)
