RIENEWS.COM – Direktur Center for Digital Society (CfDS) Fisipol UGM, Dr. Dedy Permadi menyebutkan ada sejumlah ancaman keamanan siber pada Pemilu 2019 di Indonesia.
“Ancaman siber yang terjadi sebelum, saat, serta pasca Pemilu 2019 ada tiga jenis yaitu operasi siber, operasi informasi, dan operasi campuran antara siber dan informasi,” kata Dedy Permadi dalam siaran pers yang diterima Redaksi, Kamis 18 April 2019.
Dedy menyebutkan operasi siber merupakan jenis ancaman yang berupa perusakan atau gangguan terhadap sistem IT dalam penyelenggaraan Pemilu. Misalnya, denial of service (DoS), distributed denial of services (DdoS), pengendalian sistem secara ilegal, serta intercept dan pendurian data pribadi.
Operasi siber saat Pemilu pernah terjadi di Indonesia di mana terjadi peretasan situs KPU pada tahun 2004, oleh seorang konsultan teknologi asal Indonesia. Serangan siber juga sempat terjadi di Taiwan saat masa Pemilu Presiden Taiwan oleh Tiongkok.
Sedangkan operasi informasi merupakan upaya yang dilakukan untuk menganggu aktivitas dan proses dalam Pemilu dengan menyebarluaskan informasi tidak sehat seperti hoaks. Operasi ini dapat berupa misinfromasi, disinfromasi, serta malinformasi yang diwujudkan dalam bentuk ujaran kebencian, perundungan siber, kekerasan daring, pembocoran data pribadi, dan delegitimasi hasil.
Baca Berita:
Bupati Karo Nyoblos di TPS 1 Terminal Bawah
KPU Karo Sebut Tingkat Partisipasi Pemilu 2019 Mencapai 80 Persen
Selain itu juga pemelintiran kebencian oleh aktor dalam Pemilu.
“Pemelitiran kebencian ini seperti aktor dalam Pemilu membuat kemarahan yang dibuat-buat untuk memengaruhi persepsi publik. Hal ini bisa merusak informasi karena pokok persoalan kemarahan adalah sesuatu yang dikonstruksi,” tutur Dedy.
