RIENEWS.COM – Komisi Pemilihan Umum (KPU) kembali menggelar rapat koordinasi bersama tim pasangan calon serta media penyelenggara Debat Keempat Pilpres 2024 di Ruang Sidang Utama KPU, Rabu, 17 Januari 2024. Rapat memutus dan menetapkan beberapa hal, mulai dari lokasi, tema hingga panelis dan moderator. Debat akan diikuti tiga calon wakil presiden, yakni Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka dan Mahfud MD.
Lokasi debat keempat akan diselenggarakan di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan pada hari Minggu, 21 Januari 2024, pukul 19.00 WIB. Debat dibagi menjadi enam tema, meliputi Pembangunan Berkelanjutan dan Lingkungan Hidup (tema pertama), Sumberdaya Alam dan Energi (tema kedua), Pangan (tema ketiga), Agraria (tema keempat), Masyarakat Adat (tema kelima), dan Desa (tema keenam).
“Untuk penyelenggara debat, SCTV, Indosiar dan Metro TV,” kata Anggota KPU August Mellaz.
Sedangkan panelis yang dilibatkan ada 11 orang. Mereka adalah Ahli Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam, Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, SH, MH; Sosiolog Pedesaan/Dosen Fisipol UGM, Dr. Arie Sujito, SP M.Si; Ahli Ekologi Politik dan Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam, Rektor Institut Pertanian Bogor, Prof. Dr. Arif Satria, SP. MSi; Ahli Agraria/Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria, Dewi Kartika; Ahli Transisi Energi/Direktur Eksekutif Institute Essential Services Reform, Fabby Tumiwa.
Artikel lain
Sehari di IKN, Jokowi Kebut Peletakan Batu Pertama 7 Konstruksi
Pekan Imunisasi Polio Dimulai, Anggota DPR Dorong Deteksi Dini
Mekanisme Pilpres Putaran Kedua Bagi Jemaah Haji Perlu Dibahas
Kemudian, Ahli Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup/Guru Besar Fakultas Kehutanan dan Lingkungan Institut Pertanian Bogor, Prof. Dr. Ir. Haryadi Kartodihardjo, MS; Ahli Kehutanan dan Lingkungan Hidup/Guru Besar Teknologi Hasil Hutan Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu, Prof. Dr. Ir. Ridwan Yahya, MSc, ; Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara/Ahli Masyarakat Adat, Rukka Sombolinggi, SP, MA; Pakar Manajemen Lingkungan/Rektor Universitas Diponegoro 2010-2015, Prof. Sudharto, P. Hadi, PhD, ; Guru Besar Antropologi Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Prof. Dr. Sulistiyowati Irianto, MA; dan Ahli Perencanaan Wilayah dan Perdesaan Institute Teknologi Bandung, Ir. Tubagus Furqon Sofhani, MA, PhD.
