Kemudian Pemda Bali membentuk satgas yang beranggotakan berbagai perangkat keamanan mulai dari Polda hingga pecalang untuk menertibkan wisatawan yang melanggar. Upaya tersebut untuk menjaga keamanan dan kenyamanan sektor pariwisata di Bali.
WNA Wajib Taat Aturan
Dosen Departemen Hukum Tata Negara Universitas Airlangga (Unair) Syaiful Aris memberikan tanggapan, bahwa sebagai bagian dari penduduk yang tinggal di sebuah negara, Warga Negara Asing (WNA) mempunyai kewajiban untuk mentaati aturan perundang-undangan yang ada di negara tersebut.
“WNA itu punya syarat-syarat tertentu untuk bisa tinggal di Indonesia. Kalau melakukan pelanggaran, dia harus diberi sanksi sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Aris, 19 Maret 2023.
Terkait pelanggaran aturan yang terjadi di Bali, Aris mensinyalir ada dua faktor penyebabnya. Pertama, peraturan harus disosialisasikan agar semua orang mengetahui regulasi tersebut. Kedua, harus ada penegakkan hukum secara konsisten dan tidak pandang bulu.
“Ketika ada satu case pelanggaran, harus ditegakkan. Kalau tidak, akan berpengaruh pada kewibawaan hukum tersebut. Penegakkan hukumnya tetap harus sesuai prosedur dan menghormati hak asasi,” tutur Aris.
Apabila WNA melanggar ketentuan dan tidak mau dikenai sanksi, menurut Aris, di situlah salah satu fungsi hukum, yaitu punya daya paksa. Jadi prinsip dalam penegakkan hukum adalah tidak ditegakkan dengan sukarela, tapi ada daya paksa.
“Daya paksa merupakan bagian kewenangan yang dimiliki negara,” tegas Aris.
Negara diberi kewenangan untuk mengatur, menertibkan, dan menyejahterakan masyarakat yang penerapannya harus sesuai dengan aturan. Jika penerapannya sudah sesuai aturan, maka orang asing akan melihat konsistensi dalam penerapan aturan itu. Namun kalau penegakan satu aturan berbeda-beda akan menjadi faktor orang tidak taat aturan.
Aris menyampaikan elemen dalam penegakkan hukum setidaknya harus dilakukan oleh polisi, Kementerian Hukum dan HAM, pemerintah daerah, dan masyarakat.
Artikel lain
7 Ribu Ball Pakaian Monza Disita Bareskrim Polri
Di Papua, Presiden Jokowi Tegaskan Pembangunan Indonesiasentris
Puan Ketok Palu, RUU PPRT Menjadi RUU Inisiatif DPR
“Penegakkan dan prosesnya sangat berkaitan dengan jenis pelanggaran yang dilakukan,” kata Aris. (Rep-04)
Sumber: Kemenparekraf, Unair
