Kharisma W.Kusuma dari LBH Yogyakarta menambahkan proses relokasi pada kasus GKI Yasmin bisa dianggap untuk menormalisasi konflik. Namun kebijakan tersebut justru mempertahankan praktik intoleransi di tengah masyarakat.
Di Yogyakarta, ia kerap menemukan kasus yang sama dimana kelompok minoritas mengalami tekanan dan intimidasi dari kelompok mayoritas.
“Berbeda dengan saat pendirian gereja di Ngentak, Sleman, justru warga sekitar saling gotong royong membangun gereja dan masjid dimana pihak yang berkonflik dan perwakilan negara saling membangun hubungan,” kata Kharisma.
Sementara penulis lainnya, Dosen Hubungan Internasional Fisipol UGM, Diah Kusumaningrum menuturkan selama manusia hidup bersama, selama itu pula konflik akan selalu muncul. Namun konflik seharusnya bisa menjadi lebih produktif apabila bisa menjadi alat pendorong keadilan sosial. Sebaliknya konflik akan menjadi destruktif apabila penyelesaiannya selalu menggunakan pendekatan kekuasaan dan kekerasan.
Menurut dia, pendekatan yang dipilih sebaiknya paling sedikit mudharatnya dan mengedepankan prinsip keadilan sosial yang berkaitan dengan interdependensi kelompok agama dan kepercayaan serta keterampilan masyarakat dalam menghargai perbedaan dan keragaman.
Artikel lain
Persiapan HUT RI di IKN Digenjot, Masyarakat Hadir secara Hybrid
Fatia dan Haris Diputus Bebas, Tim Advokasi Berpesan Jangan Takut Mengkritik
Debat Ketiga Pilpres, Setara Institute Ingatkan Tak Ada Bahasan Reformasi TNI
“Keterampilan itu hanya dapat berkembang dengan latihan dan refleksi secara berulang,” kata Diah. (Rep-04)
Sumber: UGM
