RIENEWS.COM – DPR RI mulai menyuarakan dampak dari kebijakan efisiensi anggaran yang tetapkan Presiden Prabowo Subianto melalui Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 dan Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025.
Efisiensi yang kini dijalankan Pemerintahan Prabowo, dikhawatirkan berdampak pada pemutusan hubungan kerja (PHK) tenaga honorer dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Menurut Anggota Komisi II DPR RI, Rommy Soekarno, kebijakan efisiensi anggaran berdampak terhadap tenaga honorer dan PPPK di kementerian maupun pemerintah daerah dapat berujung pada PHK.
“Saya menyoroti potensi dampak dari efisiensi anggaran ini, terutama terkait pengurangan belanja honorarium bagi tenaga honorer di kementerian maupun pemerintah daerah. Permasalahan pengangkatan tenaga honorer menjadi PPPK masih banyak kendala. Saya khawatir kebijakan efisiensi anggaran ini akan berujung pada banyaknya pemutusan kontrak atau PHK bagi tenaga honorer,” kata Hendra Rahtomo dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Menteri PAN-RB dan Menteri ATR/BPN di Gedung Senayan, Jakarta, pada Rabu, 12 Februari 2025.
Politisi PDIP ini, mengingatkan pemerintah bahwa program makan siang gratis bagi anak sekolah merupakan langkah positif dan bermanfaat. Tetapi, jika orang tua mereka yang berstatus honorer mengalami PHK akibat kebijakan efisiensi, maka kondisi ekonomi keluarga akan semakin sulit.
“Oleh karena itu, saya ingin mengetahui apakah kebijakan efisiensi anggaran ini akan berdampak besar terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat jika pemotongan dilakukan secara luas,” katanya.
Rommy meminta pemerintah menjelaskan langkah mitigasi yang akan dilakukan agar tenaga honorer tidak kehilangan pekerjaan secara massal. Dan, mempertanyakan strategi pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan honorer yang belum diangkat menjadi P3K serta rencana alternatif agar mereka tetap memperoleh penghasilan layak di tengah kebijakan efisiensi ini.
Sorotan terhadap kebijakan efisiensi anggaran Prabowo juga datang dari Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Nurdin Halid. Dia menegaskan, kebijakan efisiensi anggaran jangan mengorbankan sektor penting.
“Langkah efisiensi anggaran ini diharapkan dapat menyesuaikan postur keuangan negara, namun juga jangan sampai mengorbankan sektor penting,” kata Nurdin dalam rapat kerja dengan Menteri Koperasi, Budi Arie.
Artikel lain
YLBHI: Kebijakan Efisiensi Prabowo Menganggu Layanan Keadilan
Celios: 100 Hari Kerja Prabowo Rapor 5 Gibran Rapor 3
Serikat Pekerja Fisipol UGM Tuntut Pencairan Tukin Dosen ASN
