RIENEWS.COM – Sejumlah pertanyaan disampaikan anggota DPR terkait perkembangan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Komisi-komisi terkait di DPR menggelar dan menjadwalkan rapat bersama dengan kementerian-kementerian terkait IKN.
Komisi V DPR misalnya, akan menjadwalkan rapat bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Rencananya, rapat itu akan membahas rencana Pemerintah menggunakan tenaga kerja dari Warga Negara Asing (WNA) sebagai pengawas proyek untuk mengawal proses pembangunan IKN Nusantara.
Lasarus menyampaikan saat memimpin Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR bersama Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR Rachman Arief Dienaputra di Gedung Nusantara DPR, Senayan, Jakarta, pada 20 Juni 2023. Bahwa pengawas kegiatan di IKN dari tenaga asing menjadi isu hangat sejak dua pekan terakhir.
“Kami yang membidangi infrastruktur juga bertanya-tanya ini. Apakah masih kurang cukup mampu tenaga dari kita sendiri untuk melakukan pengawasan di IKN?” tanya Lasarus dalam agenda Evaluasi Pelaksanaan Tahun Anggaran 2023 sampai bulan Mei 2023 serta pembahasan rencana alokasi anggaran menurut fungsi, program dan prioritas anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2024 masing-masing unit Eselon I.
Penjelasan dari Pemerintah yang diterima, Lasarus melanjutkan, penggunaan tenaga asing adalah untuk memastikan pembangunan IKN.
“Apakah masih kurang pasti kalau tenaganya diambil dari dalam negeri? Saya rasa, ini bukan ngompori, ini ‘tamparan’ buat Kementerian PU (PUPR). Ini juga menunjukkan kualitas kita hari ini sampai dimana gitu loh. Bahwa kualitas kita belum berada pada titik yang bisa menyakinkan bangsa kita sendiri,” papar Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.
Sebelumnya, Anggota Komisi V DPR Mulyadi saat rapat juga menyinggung keterlibatan tenaga kerja asing dalam proyek IKN. Apalagi IKN menyedot anggaran yang besar. Namun tiba-tiba muncul wacana pekerja asing masuk ke IKN.
“Ini saya kira miris, kalau kebutuhan non skill tanda kutip harus tenaga asing. Kan sayang,” tutur Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.
Mulyadi mendorong Pemerintah menyiapkan pelatihan untuk mengasah kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM). Pelatihan SDM tersebut juga diharapkan bisa memenuhi kebutuhan yang diperlukan untuk pembangunan dan percepatan proyek IKN.
“Saya beberapa kali naik kereta LRT di Singapura, Kuala Lumpur, ternyata banyak insinyur Indonesia. Padahal negara kita sedang membangun dan membutuhkan mereka, tapi kenapa nggak kerja di Indonesia? Ah kami nggak dihargai. Loh kan mengagetkan. Sementara negara lain menyerap mereka, kita malah mau mendatangkan tenaga asing,” kata Mulyadi.
Perlu Transparansi dan Evaluasi
Sementara dalam Rapat Kerja Komisi V dengan Menteri Perhubungan di Gedung Nusantara, DPR, Senayan, Jakarta pada 6 Juni 2023 lalu, anggota Komisi V DPR Boyman Harun juga menyoroti pembangunan IKN. Menurut dia, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) perlu menyampaikan dengan jelas progres serta evaluasi pembangunan dan pengembangan IKN kepada Komisi V DPR dan masyarakat secara luas.
Mengingat pembahasan dengan semua kementerian, khususnya Perhubungan maupun PUPR selalu diutamakan berkaitan dengan kelanjutan IKN. Artinya anggaran-anggaran untuk kelanjutan IKN diprioritaskan.
“Ke depan maksud saya, evaluasi dan progresnya juga harus selalu disampaikan kepada Komisi V ini. Seperti apa sudah IKN itu?” ucap Boyman.
Perbincangan mengenai pemindahan ibu kota dan pembangunan IKN di tengah masyarakat juga tengah menghangat. Namun masyarakat tidak mengetahui progres pembangunannya karena Pemerintah kurang memberikan informasi dan melaporkan progres dan evaluasi pembangunan IKN.
Artikel lain
Libur Sekolah, Menparekraf Ajak Berwisata #DiIndonesiaAja
RUU Kesehatan Batal Disahkan dalam Rapat Paripurna ke-27 DPR
