“Sesuai dengan anggaran yang banyak dimasukan ke sana untuk kelanjutan IKN ini, masyarakat wajib tahhu seperti apa perkembangannya. Karena kami dengar banyak cerita. IKN ini bisa-bisa saja nggak jadi gitu, atau IKN ini bisa saja dibatalkan kembali dengan alasan apapun,” tutur Politisi Fraksi PAN itu.
Informasi mengenai progres dan evaluasi pembangunan IKN, menurut Boyman harus jelas diberikan oleh Pemerintah. Sebab masalah IKN berkaitan dengan anggaran yang begitu besar yang telah dikeluarkan masyarakat. Untuk itu perlu ada kepastian dalam pembangunan IKN. Untuk itu, perlu ada kepastian dalam pembangunan IKN ini termasuk mengenai isu yang mengatakan IKN belum tentu dilanjutkan saat Presiden berganti.
“Jadi statement pemerintah harus jelas berkaitan dengan IKN ini. Yang dianggarkan kementerian, ada satu kepastian, tidak jadi cuma-cuma, bahkan hanya simbol belaka. Siapapun presidennya, menurut saya pembangunan Indonesia ini harus terus berlanjut. Apalagi itu memang pas dan pantas untuk dilakukan demi kemajuan bangsa dan negara ini,” papar Boyman.
APBN untuk Memantik Investor
Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi telah memaparkan bahwa Perencanaan dan Pengembangan IKN, untuk Sektor Transportasi Udara akan dibangun Bandar Udara khusus VVIP dan Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Primer Pendukung IKN. Sektor Transportasi Laut akan dibangun pelabuhan wisata. Sektor transportasi darat akan dibangun layanan simpul antar moda, angkutan antarmoda Balikpapan-IKN, dan Subsidi Park and Ride.
Kemudian untuk sektor transportasi perkeretaan akan dibangun jaringan jalur KA Bandara, jaringan jalur KA Perkotaan Dalam Kawasan Inti IKN, jaringan jalur KA Perkotaan Balikpapan-IKN, dan KA Trans Kalimantan. Untuk pengembangan Intelligent Transport System akan dibangun Advanced Public Transportation Systems (APTS) dan Advanced Traffic Management System (ATMS).
“Pengembangan Transportasi tentu kami akan prioritaskan sebagai satu ekonomi yang berkelanjutan dengan net zero emission. Kami utamakan menggunakan satu mekanisme. Di darat ada ITS (Intelligent Transport System) yang akan menjadi contoh bagi kota-kota lain di Indonesia. Beberapa hal sudah kami koordinasikan dengan negara sahabat seperti Singapura, Malaysia, Jepang, Korea, India dan beberapa negara Timur Tengah sangat berminat untuk bekerjasama di IKN,” papar Budi.
Di sisi lain, anggota Komisi XI DPR Andreas Susetyo meminta pemerintah untuk menyampaikan desain kebijakan pembiayaan IKN. Mengingat pembangunan IKN diperkirakan akan memakan biaya hingga Rp466 triliun dan 30 persen pembiayaannya berasal dari kocek negara alias APBN dan sisanya dari swasta
“Kami paham bahwa swasta akan masuk trigger kalau ada beberapa kondisi tertentu yang terpenuhi. Nah desain kebijakan inilah yang sebetulnya sangat penting untuk kelanjutan dari proses IKN,” ujar Andreas dalam rapat kerja Komisi XI dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani di Gedung Nusantara I pada 12 Juni 2023.
Sebagai salah satu agenda prioritas pemerintah, pembiayaan IKN menjadi bagian fokus strategis belanja negara 2024. Agenda prioritas lain yang pembiayaannya bergantung pada APBN adalah terselenggaranya pemilu dan pilkada. Sri Mulyani menyampaikan terdapat tujuh fokus strategis belanja negara dari total 33 fokus Kemenkeu.
“Nah desain kebijakan prioritas ini yang belum pernah kami ketahui. Kalau angka kan mengikuti kebijakannya. Kebijakannya bagaimana? Termasuk rencana pemanfaatan aset. Swasta itu akan masuk kalau sudah ada prakondisi tertentu. Kalau nggak, nggak mungkin (akan berinvestasi),” lanjut Politisi Fraksi PDI-P itu.
Ia menyarankan ada campur tangan APBN yang cukup besar pada awal pembangunan IKN sehingga bisa menjadi pemantik bagi pihak swasta untuk berinvestasi. Cara itu dinilai bisa menghindari kondisi saling tunggu dalam berinvestasi.
Artikel lain
Koalisi Sipil: Tunda Pengesahan RUU Kesehatan dan Pastikan Partisipasi Publik
Suara DPR Tak Bulat Bawa RUU Kesehatan ke Paripurna
Tips Beribadah Haji Bagi Penderita Sakit Jantung
“Apa tidak sebaiknya APBN masuk cukup besar di awal, tapi bisa men-trigger swasta, daripada didesain saling nunggu? (sepeti analogi) chicken and egg. Jadi kebijakan ini juga perlu disampaikan,” usul Andreas. (Rep-04)
Sumber: DPR
