RIENEWS.COM – Seratusan badan usaha milik daerah (BUMD) di Jawa Timur mendapat sorotan setelah hasil pemeriksaan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Timur, mengungkap dari seratusan BUMD di Jawa Timur, hanya segelintir yang beroperasi.
Kenyataan ini mendapat respons “keras” anggota Komisi XI DPR RI Marinus Gea. Dia mengimbau kepada pemerintah daerah untuk dapat menutup BUMD yang sudah tak beroperasi lagi.
Hal tersebut ditetgaskannya berdasarkan hasil pemeriksaan BPKP Jawa Timur (Jatim), menemukan dari 120 lebih BUMD di Jatim, tak lebih dari 5 BUMD yang masih berjalan.
“Sedangkan sisanya seperti hidup segan, mati tak mau. Yang seperti ini tak boleh dibiarkan begitu saja. Bayangkan (BUMD) itu dibiayai negara tiap tahunnya,” ujar Marinus dalam pertemuan dengan BPKP, BPK RI dan perwakilan Kemenkeu di Surabaya, Jawa Timur, Senin, 29 April 2024.
Menurut Marinus, ada potensi pemborosan uang negara hingga ratusan miliar dari alokasi dana bagi BUMD yang setiap entitasnya paling tidak bisa memperoleh dana setidaknya Rp5 miliar.
“Ini kan pemborosan. Katakanlah di Jatim ini ada 100 BUMD yang tidak operasional lagi, berapa banyak dana yang terpakai sia-sia seperti itu,” ungkap Marinus.
Artikel lain
Bagaimana Mengelola BUMDes Menjadi Sukses
DPR Tunggu Surpres RUU Pilkada, Jadwal Pilkada Masih November 2024
Selamat Jalan Penyair Joko Pinurbo, Ibadah Puisimu Paripurna
