RIENEWS.COM – Tepat 11 Februari 2024 lalu, film “Dirty Vote” resmi dirilis dan tercatat mendapat enam juta penayangan pada hari pertama. Film dokumenter berdurasi hampir dua jam tersebut melibatkan tiga ahli Hukum Tata Negara, salah satunya adalah pakar hukum UGM, Zainal Arifin Mochtar.
“Awalnya, kami membuat riset tentang pemilu, kemudian datanglah Dhandy (Sutradara “Dirty Vote”, Dandhy Dwi Laksono). Dia baru baca, lalu tertarik untuk membuat film. Dia bilang mau mengajak kami bertiga dalam film ini. Akhirnya dikaji lagi riset ini sebelum dibuat dalam film, kemudian kami perdebatkan,” papar Zainal mengisahkan awal mula pembuatan film “Dirty Vote” dalam diskusi di Fisipol UGM pada 13 Februari 2024 lalu.
Secara singkat, Dirty Vote memuat hasil riset terhadap kecurangan-kecurangan pemilu. Bukti-bukti dipaparkan oleh ketiga pakar hukum, yakni Feri Amsari dari Universitas Andalas, Bivitri Susanti dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, dan Zainal Arifin dari UGM. Selama 1 jam 57 menit, penonton melihat tayangan fenomena politik yang terjadi menjelang pemilu secara naratif maupun lewat sajian infografis data. Mulai dari ketidaknetralan pemerintah, anggaran dan penyeluran bansos, pelanggaran etik, dan lain-lain.
Menurut dia, kecurangan pemilu bukanlah hal baru dalam demokrasi. Kejahatan demokrasi, konflik kepentingan, hingga kecurangan politik sangat umum terjadi. Problematika menahun inipun terbentuk dalam sebuah sistem yang sudah tidak dapat dibendung. Inilah pentingnya bentuk kritik seperti film “Dirty Vote” yang juga dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya. Film ini tidak hanya menjadi ajang untuk mengkritik, namun turut memberikan pandangan pada masyarakat dalam memberikan hak pilihnya.
“Sebelum masuk proses produksi film, kami berdebat dalam riset kami ini. Kalau ada bukti yang tidak kuat atau kurang meyakinkan, tidak akan kami naikkan. Kami melihat bahwa hampir tidak ada yang baru. Kecurangan itu sistematis, jadi kami hanya menjahitnya menjadi satu lagi,” jelas Zainal.
Proses ini diakui cukup rumit dan memakan banyak waktu dibandingkan proses produksi film secara teknis. Selain itu juga sangat berhati-hati mengingat isu politik dapat memantik reaksi besar dari masyarakat. Terbukti, film “Dirty Vote” menuai berbagai reaksi dan kontroversi di tengah masyarakat. Termasuk tudingan paslon tertentu, bahwa film ‘Dirty Vote” dibuat untukmendukung paslon lain dan didanai paslon tersebut.
Artikel lain
Siber Pemilu 2024 Kacau, Cyberity Menduga KPU Lakukan Pembiaran
Terbukti Terstruktur, Sistematis, dan Massif, Koalisi Tolak Hasil Pilpres 2024
Kecurangan Pemilu, Jokowi Berdalih Mekanisme Pengawasan Berlapis
