RIENEWS.COM – Forum Organisasi Bantuan Hukum (OBH) di Daerah Istimewa Yogyakarta dan akademisi mendeklarasikan dan meluncurkan Pos Pengaduan bersama di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Selasa, 13 Februari 2024. Pos pengaduan ini dimaksudkan menjadi wadah advokasi terhadap berbagai upaya pembungkaman terhadap civitas akademika dan masyarakat sipil yang belakangan banyak terjadi.
Dalam siaran pers yang diterima Rienews.com tertanggal 13 Februari 2024, forum ini mengingatkan rezim pemerintahan Joko Widodo terus mengakselerasi kehancuran demokrasi dan negara hukum menjelang pemilu 2024. Secara konsisten rezim ini mengeluarkan kebijakan yang mengancam hak asasi manusia, melanggar hukum dan moralitas, menyalahgunakan kewenangan, berkampanye secara terbuka dengan menggunakan fasilitas negara. Juga menggerakkan aparat represif negara (TNI/Polri), ASN, sampai aparat desa untuk memenangkan salah satu pasangan calon presiden.
Tak hanya itu, terjadi pembungkaman besar-besaran terhadap masyarakat yang melakukan kritik terhadap situasi kemunduran demokrasi. LBH-YLBHI mencatat, tidak kurang dari 23 kasus pembungkaman telah dialami oleh guru besar, akademisi, mahasiswa, dan masyarakat pro-demokrasi lainnya.
Modusnya beragam. Mulai dari pembubaran acara oleh aparat represif (TNI/Polri) maupun preman, serangan dan ancaman secara digital, diminta membuat pernyataan mendukung dan memuji rezim Jokowi, pengerahan massa tandingan, dan lain sebagainya.
Atas dasar kondisi tersebut, Forum Organisasi Bantuan Hukum DIY dan akademisi yang terdiri dari Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA), Serikat Pekerja Kampus, Rise Institute, PBKH Atma Jaya, PKBH FH UMY, PKBH FH UAD, LKBH FH UII, PBH PERADI Kota Yogyakarta, PBH PERADI Bantul, PBH PERADI Wates, LBH NU Kota Yogyakarta, LBH IKADIN Yogyakarta, PBH IKADIN Yogyakarta, LBH SIKAP, LKBH PANDAWA, LBH APIK Yogyakarta, YLBHI-LBH Yogyakarta
menyampaikan beberapa hal.
Pertama, menyatakan dukungan dan solidaritas kepada civitas akademika dan masyarakat sipil yang berani menyuarakan sikap kritis terhadap praktik-praktik penyalahgunaan wewenang oleh penguasa.
Artikel lain
Koalisi Sipil, Kriminalisasi Tim Film Dirty Vote Keliru dan Cacat Logika
Bawaslu Awasi TPS yang Dekat Posko Tim Pemenangan
Aksi Massa Se-Jagad di Yogyakarta Menggugat dan Adili Jokowi
