Kebutuhan mendesak hingga saat ini adalah tenda, selimut, makanan siap saji, terpal alas tidur, MCK, air bersih, perbaikan jaringan komunikasi, penerangan atau listrik, kendaraan untuk distribusi logistik, dan kebutuhan dasar sehari-hari.
Kerugian Capai Rp 5 T
Dampak kerugian ekonomi akibat gempa di Nusa Tenggara Barat sangat besar. Kedeputian Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB terus melakukan perhitungan kerusakan dan kerugian akibat gempabumi di NTB, baik gempa 6,4 SR pada Minggu 29 Juli 2018 maupun gempa 7 SR pada Minggu 5 Agustus 2018.
Hasil sementara hitung cepat kerusakan dan kerugian akibat gempa di NTB mencapai lebih dari Rp 5,04 triliun.
“Angka ini sementara, hanya berdasarkan basis data pada (Kamis 9/8/2018). Dipastikan dampak ekonomi lebih dari Rp 5,04 triliun nantinya,” ungkap Sutopo.
Kerusakan dan kerugian tersebut berasal dari sektor permukiman Rp3,82 triliun, infrastruktur Rp7,5 miliar, ekonomi produktif Rp432,7 miliar, sosial budaya Rp716,5 miliar, , dan lintas sektor Rp61,9 miliar.
“Kerusakan dan kerugian terbanyak adalah sektor permukiman yang kenyataan puluhan ribu rumah penduduk rusak berat, bahkan banyak yang rata dengan tanah,” tegas Sutopo.
Secara wilayah, kerusakan dan kerugian akibat gempa di NTB paling banyak adalah di Kabupaten Lombok Utara yang mencapai lebih dari Rp2,7 triliun. Sedangkan di Kabupaten Lombok Barat mencapai lebih dari Rp1,5 triliun, Lombok Timur Rp417,3 miliar. Lombok Tengah rp174,4 miliar, dan Kota Mataram Rp242,1 milyar.
Dampak kerusakan dan kerugian ekonomi di Bali masih dilakukan perhitungan.
“Kerusakan dan kerugian ini sangat besar. Apalagi jika nanti data sudah terkumpul semua, maka jumlahnya akan lebih besar. Perlu triliunan rupiah untuk melakukan perbaikan kembali dalam rehabilitasi dan rekonstruksi,” ungkap Sutopo.
Pemulihan
Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho menyebutkan, perlu waktu untuk memulihan kembali kehidupan masyarakat dan pembangunan ekonomi di wilayah NTB.
Pemerintah Pusat akan terus mendampingi masyarakat dan Pemda NTB. Pendampingan ini bukan hanya saat tanggap darurat saja. Tetapi saat pascabencana melalui rehabilitasi dan rekonstruksi pun, Pemerintah Pusat akan terus membantu.
Bahkan sebagian besar bantuan yang disalurkan berasal dari Pemerintah Pusat.
“Skala penanganan dampak dampak gempa saat ini sesungguhnya sudah nasional. Artinya kapasitas nasional yang digerakkan untuk penanganan darurat saat ini sudah skala nasional, baik pengerahan personil, anggaran, logistik, peralatan, dan manajerial,” kata Sutopo.
BNPB masih terus melakukan pendataan dan perhitungan ekonomi dampak gempa.
“Nanti saat masa darurat selesai kita akan masuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. BNPB Bersama Kementerian/Lembaga dan NGO akan membangun kembali yang lebih baik daripada sebelumnya dengan prinsip build back better and safer. Artinya yang akan kita bangun lagi lebih baik baik dan aman,” ujar Sutopo.
Dikatakan Sutopo, Lombok adalah daerah rawan tinggi gempa, maka pembangunan kembali nanti harus sudah mengantisipasi gempa agar saat terjadi gempa lagi, korban, kerusakan dan kerugian dapat lebih sedikit, serta masyarakat lebih aman. (Rep-02)
