RIENEWS.COM – Sebanyak 1.141 guru honorer di Kabupaten Karo terancam dirumahkan karena kehadiran pegawai negeri baru hasil seleksi CPNS. Ratusan di antaranya mendatangi Kantor DPRD Karo untuk mempertanyakan nasib mereka.
“Kami khawatir akan tersingkir dengan pendatang baru yang telah mengikuti tes CPNS,” kata Koordinator Guru Tidak Tetap (GTT), Lukman Sembiring bersama guru honorer dari SD dan SMP di DPRD Karo, Senin, 5 November 2018.
Selain mengadukan nasib, mereka juga menyampaikan lima poin tuntutan kepada anggota DPRD Karo. Kelima poin tuntutan itu antara lain mendaftarkan semua guru honorer pendidik ke database Guru Tidak Tetap di Karo berdasarkan revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN), yaitu UU Nomer 5 Tahun 2014. Kemudian GTT dapat diangkat masa kerja tanpa tes dan upah yang diterima disesuaikan dengan upah minimum kabupaten (UMK) Karo. Juga GTT tidak boleh digantikan atau diberhentikan dengan masuknya pegawai negeri yang baru.
Dari kelima tuntutan itu, mereka berharap dua poin terakhir bisa dikabulkan. Kedua poin itu berkaitan dengan kenaikan upah dan tidak tergusur dengan keberadaan pegawai baru hasil seleksi CPNS 2018 ini.
“Jujur, kami menerima upah per bulan hanya Rp 150 ribu hingga Rp 500 ribu. Itu rupiah yang paling besar kami terima,” kata Lukman dihadapan Kepala Dinas Pendidikan Karo, Edi Suranta Surbakti dan perwakilan anggota DPRD Karo Ferianta Purba yang hadir.
Kepala Dinas Pendidikan Karo Edi Suranta Surbakti yang hadir menyatakan pihaknya tidak akan memberhentikan guru honorer dengan masuknya pegawai baru. Meskipun dari 531 pegawai yang akan diterima di Karo, 232 orang di antaranya akan menempati posisi sebagai guru.
“Sejalan dengan waktu, banyak juga pegawai yang pensiun,” ucap Edi.
