RIENEWS.COM – Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan untuk penanganan dan pencegahan sejak dini kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Presiden tak mau karhutla seperti tahun 2015 terulang.
Hal itu dikemukakan Presiden Jokowi dalam arahan terhadap penanganan karhutla kepada para gubernur, pangdam dan kapolda di Istana Negara, Selasa 6 Agustus 2019. Dalam arahan itu, Presiden Jokowi menyatakan, aturan main tetap sama dengan tahun 2015 terkait pencopotan pangdam, kapolda, danrem, dandim, dan kapolres apabila tidak dapat mengatasi masalah di wilayah masing-masing.
Presiden Jokowi menegaskan bahwa pencegahan sangat penting dalam penanganan kebakaran, jangan sampai api membesar kemudian berupaya untuk dipadamkan.
Presiden menyampaikan bahya upaya pencegahan dilakukan dengan patroli dan deteksi dini. Selain itu, Presiden Jokowi meminta penataan ekosistem gambut agar tetap basah, dan membuat embung sehingga saat kemarau gambut tidak kering.
Berita Karhutla Baca Di Sini
Presiden Jokowi juga menginstruksikan apabila terjadi api sesegera mungkin dilakukan pemadaman sebelum api membesar. Operasi pemadaman tersebut harus didukung penegakkan hukum oleh pihak kepolisian yang dinilai telah berjalan baik dan terus berlangsung secara konsisten.
Pada pertemuan yang dihadiri unsur Musyawarah Pimpinan Daerah (gubernur, pangdam dan kapolda), Presiden Jokowi mengingatkan untuk bersinergi dengan pemerintah pusat dalam pemadaman sedini mungkin. Melalui pemadaman sesegera mungkin diharapkan api tidak membesar dan berdampak secara luas.
Belajar dari pengalaman tahun 2015 lalu, kerugian kebakaran hutan dan lahan menyebabkan kerugian hingga Rp221 triliun. Di samping itu, luas lahan terbakar mencapai 2,6 juta hektar.
Baca Berita:
Bupati Karo-Staf Kepresidenan Tinjau Lokasi Huntap III
Gempita Merah Putih di Bumi Turang
“Kejadian ini jangan sampai terjadi lagi di seluruh wilayah Indonesia,” tegas Presiden Jokowi dalam siaran pers yang dikirim Plh Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas BNPB, Agus Wibowo.
Presiden meminta karhutla tiap tahun harus turun dan tidak boleh naik.
Jika dibandingkan pada tahun 2016, jumlah titik panas atau hotspot tahun ini turun. Namun demikian, jumlah tahun ini apabila dibandingkan pada tahun sebelumnya (2018) naik.
Presiden berpesan apabila tahun 2019 ini mulai ada lagi asap yang mengganggu negara tetangga agar segera selesaikan dengan upaya yang maksimal sehingga kita tidak malu dengan negara tetangga yang kena dampak asap akibat kebakaran.
Data Sipongi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan per Selasa 6 Agustus 2019, luas kebakaran hutan dan lahan di seluruh wilayah berjumlah 135.749 hektar. Luas kebakaran tertinggi antara lain di Provinsi Nusa Tenggara Timur (71.712 hektar), Riau (30.065 hektar), Kepulauan Riau (4.970 hektar), Kalimantan Selatan (4.670 hektar), Kalimantan Timur (4.430 hektar).
Luas karhutla dihitung berdasarkan analisis citra satelit landsat 8 OLI/TIRS yang di-overlay dengan data sebaran hotspot, serta laporan hasil pengecekan lapangan terhadap hotspot dan laporan pemadaman yang dilaksanakan Manggala Agni.
Sementara itu jumlah hotspot dengan tingkat kepercayaan lebih dari 80 persen pada hari Selasa 6 Agustus 2019, berjumlah 20 titik.
Rincian sebaran hotspot sebagai berikut Pulangpisau (6 titik), Luwu Timur (4), Kapuas (3), Kotawaringin Timur (2), Sambas (2), Seruyan (1), Berau (1) dan Nganjuk (1).
Menghadapi karhutla tahun 2019, Presiden Jokowi tetap menginstruksikan Babinsa dan Bhabinkamtibmas agar mengecek langsung apabila ada hotspot dan jangan menunggu sampai api membesar.
“Segera padamkan sebelum menjadi besar,” kata Jokowi. (Rep-02 | Rel)
