Baca Juga: Gapeksindo akan Mengawasi Pembangunan Infrastruktur di Karo
Tetapi di beberapa titik atau lokasi masih ditemukan genangan air dan mengakibatkan kemacetan dan kerusakan jalan. Robi menekankan, hal ini tetap harus diwaspadai guna menghindari risiko yang lebih buruk ke depannya.
Menurutnya, penanganan banjir di Kota Medan tidak cukup hanya pada pengelolaan dan pengembangan drainase yang ada.
“Harus melakukan perbaikan jaringan aliran sungai melalui normalisasi sungai yang mengelilingi Kota Medan,” tutur Robi.
Sedangkan pandangan umum Fraksi Gerindra DPRD Medan yang dibacakan Siti Suciati, menyatakan infrastruktur Pemko Medan agar lebih serius dengan anggaran Rp 1 triliun untuk memperbaiki infrastruktur di titik-titik mana saja yang menjadi prioritas perbaikan di Kota Medan.
Sebeb, sebut Siti, masih banyak program perbaikan infrastruktur yang belum terlaksana dengan maksimal, drainase yang buruk, jalan-jalan berlubang dan permasalahan sampah yang belum juga tuntas.
“Apa saja strategis Pemko Medan dalam mengatasi hal tersebut. Faktanya masih banyak keluhan warga Kota Medan terkait infrastruktur dan banjir yang disampaikan melalui reses ataupun tidak langsung,” tegasnya.
Pandangan umum Fraksi NasDem DPRD Medan yang dibacakan Habiburrahman Sinuraya, mengingatkan Pemko Medan harus tetap konsisten dan fokus mengutamakan skala prioritas dalam membangun Kota Medan.
Seluruh sumber daya ekonomi yang dimiliki, baik sumber daya alam, sumber daya manusia maupun sumber keuangan harus mampu dikelola secara maksimal.
“Tujuan ini agar peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. APBD 2022 merupakan pemulihan ekonomi setelah wabah pandemi Covid-19 dengan memprioritaskan pembangunan infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan serta iklim investasi,” pungkasnya. (Rep-03 | Red)
