RIENEWS.COM – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Darmayati Lubis menegaskan akan memanggil sejumlah menteri. Pemanggilan tersebut terkait dengan laporan yang disampaikan Bupati Karo Terkelin Brahmana, terkait dampak erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara.
Bupati Karo Terkelin Brahmana didampingi Asisten I Pemkab Karo Suang Karo-Karo, Kepala Bappeda Karo Nasib Sianturi, Kalak BPBD Karo Martin Sitepu, bertemu Senator asal Sumatera Utara yang juga Wakil Ketua DPD Darmayati Lubis, di Gedung DPR/MPR RI Nusantara III lantai 8, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Senin 4 Juni 2018.
Dalam pertemuan itu, Bupati Karo menyampaikan dampak erupsi Gunung Sinabung sejak 2010 hingga sekarang.
“Khususnya bagi di luar zona Merah. Misalnya, dalam bidang pertanian, pendidikan, PUPR termasuk infrastruktur. Ini skala prioritas yang kami koordinasikan ke DPD RI. Mudah-mudahan ada jalan keluar, karena beberapa minggu yang lalu, diadakan Runggu (musyawarah) yang dihadiri KSP, PMK dan DPRD Karo, anggota DPD RI Parlindungan Purba mengatakan agar Pemkab Karo datang ke DPD RI untuk konsultasi terkait penanganan desa terdampak, yang butuh bantuan dana dan solusi,” ujar Terkelin Brahmana.
KLIK: Di Masa Bupati Ini, GBKP Pertama Dibangun di Kota Pontianak
Ditegaskan Terkelin, dampak erupsi Gunung Sinabung mengakibatkan kerugian di bidang pertanian.
“Setiap erupsi terjadi dampak terhadap pertanian di Kabupaten Karo mengalami banyak kerugian. Sesuai hasil hitungan Kalak BPBD Karo, sekali erupsi Gunung Sinabung, maka kerugian dapat ditaksir Rp1,4 triliun. Kiranya (DPD) bisa memfasilitasi dan mendorong proposal yang kami ajukan ke Kementerian Pertanian, Pendidikan dan Kementerian PUPR,” kata Terkelin.
Bupati menjelaskan, soal teknis yang difokuskan sudah ada dalam proposal, baik bidang pertanian, bidang pendidikan yang dibutuhkan biaya sekolah, dan kesehatan.
“Dibutuhkan agar diadakan riset kelayakan udara dan air akibat erupsi. Ini semua sudah kita ajukan, hanya selama ini kendala proposal sudah masuk penyelesaian dan jawaban tidak ada. Kadang jawabannya kajian lapangan. Nah ini yang perlu kami konsultasikan,” imbuh Terkelin.
