Kenaikan PPN 12 persen ini pun memiliki dampak berbeda bagi perempuan. Efek domino dari kenaikan PPN 12 persen ini justru akan berdampak pada tambahan beban perempuan dalam memenuhi kebutuhan keluarga, seperti kebutuhan spesifik perempuan (misalnya, pembalut) yang tidak masuk pada daftar pengecualian.
Koalisi Masyarakat Sipil juga menilai kebijakan ini akan menambah beban kerja-kerja perawatan perempuan demi menekan pengeluaran keluarga. Sehingga kebijakan kenaikan PPN 12 persen tidak berpihak pada perempuan, terutama perempuan kelas menengah-bawah.
Perbaikan kemudahan mengakses Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) bukan solusi yang tepat untuk masalah ketenagakerjaan di tengah lapangan pekerjaan yang tersedia tidak cukup dan memadai, kenaikan UMP yang tidak cukup mengkompensasi tekanan ekonomi, jaminan sosial ketenagakerjaan yang belum merata, dan lain sebagainya. Jaminan kecelakaan kerja pada sektor padat karya selama 6 bulan bukan insentif tapi sudah kewajiban pemberi kerja.
“Atas dasar ini, maka koalisi melihat bahwa kebijakan Paket Ekonomi 2025 dan kenaikan PPN 12 persen adalah solusi palsu Paket Ekonomi 2025,” Koalisi Masyarakat Sipil dalam keterangan persnya, Kamis, 19 Desember 2024.
Menyikapi kebijakan pemerintah yang akan memberlakukan kenaikan PPN 12 persen per 1 Januari 2025. Koalisi Masyarakat Sipil mendesak pemerintah untuk tata kelola keuangan negara yang berkeadilan dan meningkatkan pengawasan pengelolaan keuangan negara; hentikan kebijakan kenaikan PPN 12 persen yang meningkatkan beban ekonomi kelas menengah-bawah, termasuk meningkatkan ketimpangan ekonomi dan gender; hentikan gimmick komunikasi publik bahwa pemerintah hanya menaikkan PPN untuk barang mewah dan memberikan insentif ekonomi yang tepat.
Artikel lain
PT Telkom Infrastruktur Indonesia dan PT MyRepublic Tandatangani Kerja Sama Layanan FTTH
Usulan Prabowo Kepala Daerah Dipilih DPRD, PSHK UII: Kemunduran Demokrasi
Mahkamah Konstitusi Terima 283 Sengketa Pilkada Serentak 2024
Mendengarkan aspirasi masyarakat sipil dan ahli untuk setiap kebijakan ekonomi yang menyangkut hajat hidup orang banyak, dan ; pembahasan instrumen kebijakan fiskal yang berkeadilan, seperti pajak kekayaan, pajak windfall komoditas ekstraktif, pajak produksi komoditas ekstraktif, pajak ekologis, harus segera diagendakan. (Rep-02)
