Sementara anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi menekankan pentingnya perhatian bersama antara Pemerintah dan DPR RI terkait anggaran sebesar Rp71 triliun untuk Badan Gizi Nasional.
Anggaran tersebut, menurut Menko Pangan Zulkifli Hasan, hanya untuk mencukupi Program MBG hingga Juni 2025.
Nurhadi mengatakan, perlu dilakukan evaluasi secara reguler terhadap program makan bergizi gratis.
“Komisi IX akan terus mengawal dan mengevaluasi program ini. Evaluasi reguler terhadap efektivitas program sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa anggaran digunakan secara efisien dan efektif. Jika hasil tidak sesuai harapan, anggaran dapat dialokasikan kembali untuk keperluan yang lebih mendesak,” ujar Nurhadi dalam keterangan tertulis, Minggu, 19 Januari 2025.
Ia menambahkan diperlukan sistem monitoring yang baik untuk membantu mengidentifikasi kebutuhan anggaran di luar periode yang direncanakan. Pemerintah dirasa perlu merencanakan penggunaan anggaran jangka panjang untuk memastikan keberlanjutan program makan bergizi gratis mengingat saat ini anggaran hanya terfokus hingga bulan juni 2025 saja.
Artikel lain
Pengungkapan TPPU Judi Online Hotel Aruss Semarang Polri Sita Rp103 Miliar
Kejagung Tahan Hakim Tinggi Rudi Suparmono dan Temukan Uang Rp21 Miliar
ICW: Melaporkan Prof Bambang Hero Upaya Perlawanan Balik Koruptor
“Secara prinsip kami mendukung terhadap suksesnya program ini, karenanya pemerintah harus bisa memastikan bahwa dana digunakan secara efisien untuk mencapai target-target utama dalam waktu singkat,” ungkapnya. (Rep-02)
Sumber: DPR RI
