Komisi VIII DPR Kritisi Konsep Sekolah Rakyat Kementerian Sosial

Menteri Sosial Saifullah Yusuf saat meninjau Rusunawa Baru Kronong di Kota Probolinggo, Jawa Timur, pada Minggu, 13 April 2025. Foto kemensos.go.id.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf saat meninjau Rusunawa Baru Kronong di Kota Probolinggo, Jawa Timur, pada Minggu, 13 April 2025. Foto kemensos.go.id.

Manfaatkan Rusunawa Baru Kronong

Menteri Sosial Saifullah Yusuf meninjau Rusunawa Baru Kronong di Kota Probolinggo, Jawa Timur, yang akan dimanfaatkan sebagai lokasi sebagai sekolah rakyat.

“Kalau gedung ini untuk empat rombongan belajar, saya kira sudah siap. Tinggal sarana penunjangnya yang perlu dipastikan dalam dua bulan ke depan,” ujar Saifullah pada Minggu, 13 April 2025.

Dijelaskannya, Kementerian PUPR akan segera melakukan survei teknis guna memastikan kelayakan bangunan untuk memulai proses belajar.

Program ini dicanangkan Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan pembangunan satu sekolah di setiap kabupaten dan kota. Dalam tahap awal, menurut Saifullah, akan dibentuk 200 sekolah di seluruh Indonesia, disesuaikan dengan kesiapan dan usulan dari masing-masing daerah.

“Tahun ini sudah ada lebih dari 280 usulan, baik berupa lahan maupun bangunan yang siap digunakan. Kota Probolinggo termasuk yang cepat merespons dan memiliki lokasi potensial,” katanya.

Wali Kota Probolinggo, Aminuddin menyatakan kesiapan penuh pemerintah untuk mendukung sekolah rakyat, termasuk dari sisi infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat.

Artikel lain

Kasus Suap Hakim Rp60 Miliar, Tiga Hakim PN Jakpus Jadi Tersangka

Kejagung Tangkap Ketua PN Jakarta Selatan Kasus Suap Hakim Rp60 Miliar

KKI Cabut Izin Praktik Dokter Priguna Tersangka Rudapaksa Keluarga Pasien RSHS Bandung

“Kami sangat menyambut baik program ini. Sekolah Rakyat adalah harapan baru bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di Probolinggo. Pemkot siap mendukung penuh, mulai dari penyediaan lokasi, tenaga pengajar, hingga pelibatan masyarakat dalam proses seleksi dan pendampingan,” ujar Aminuddin yang mendampingi kunjungan Menteri Sosial. (Rep-02)

Sumber: DPR RI, Kementerian Sosial