Mahfud mengisahkan, pengungkapan ini dilatari kegelisahan Presiden Joko Widodo atas indeks persepsi korupsi Indonesia yang merosot dari posisi 38 ke posisi 34.
“Sebulan lalu ketika Satu Abad NU di Sidoarjo, saya satu pesawat dengan Presiden, waktu itu agak marah kenapa indeks persepsi korupsi kita itu turun dari 38 ke posisi 34,” kata Mahfud.
Menurut Mahfud, dari pertemuannya dengan Transparency International Indonesia, Litbang Kompas dan partnership, turunnya indeks persepsi korupsi Indonesia di antaranya pada pelayanan publik.
“Saya minta data kenapa ini turun. Kita yang turun itu di bidang pelayanan publik dan terutama di Bea Cukai dan perpajakan. Clear itu penjelasannya,” ungkap Mahfud.
Viralnya kasus penganiayaan oleh anak Rafael menjadi perhatian Mahfud MD dan meminta rekapitulasi LHA PPATK.
“Lalu saya minta (PPATK) itu ada kasus gak? Kok orang kaya begitu. Dari situ, saya minta rekap. Inilah rekap yang saya sampaikan tadi. Saudara buka nanti, mau Pansus buka, ada nama-nama 491 orang, apa kasusnya. Itukan ada LHAnya, ada di situ,” imbuh Mahfud.
Pimpinan RDP, Ahmad Sahroni mengatakan akan kembali menggelar rapat dan mempertemukan Menko Polhukam Mahfud MD dan Menkeu Sri Mulyani beserta Kepala PPATK Ivan Yustiavandana.
Artikel lain
Masjid Islamic Center UAD Sediakan Tempat Penitipan Anak Selama Ramadan
Tips Mengatur Keuangan Selama Ramadan
Kiat Sehat Berpuasa dengan Mengatur Isi Piringku
Sejumlah anggota Komisi III mengusulkan dibentuknya Panitia Khusus (Pansus) transaksi janggal Rp349 triliun. (Rep-02)
Sumber: DPR RI