RIENEWS.COM – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman (Menko Maritim), Luhut Binsar Panjaitan bersama pemerintah daerah (Pemda), kepala daerah se-kawasan Danau Toba, Sumatera Utara, membahas gangguan pembangunan di kawasan Danau Toba.
Muncul sejumlah persoalan terkait pembangunan se-kawasan Danau Toba di Sumatera Utara.
Rapat Koordinasi (Rakor) dipimpin Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan dihadiri Bupati Karo Terkelin Brahmana, Wakil Gubernur Sumatera Utara Nurhajizah Marpaung, Bupati Humbang Hasundutan Dosmar Banjarnahor, Bupati Toba Samosir Darwin Siagian, Bupati Samosir Rapidin Simbolon, Sekda Pemkab Simalungun Gidion Purba, Wakil Bupati Tapanuli Utara Mauliate Simorangkir, Sekda Pemkab Pakpak Bharat Sahat Banurea, Dirut BPODT Arie Prasetyo, Ketua Perkumpulan Gajah Toba Ramles Sihaloho, Kadis Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Halen Purba, dan Kepala Bappeda Karo Nasib Sianturi, digelar di Kantor Kemenko Kemaritiman, Jalan MH. Thamrin, Jakarta, Selasa 22 Mei 2018.
Bupati Karo Terkelin Brahmana mengungkapkan, pembahasan dalam Rakor tersebut, terkait kebersihan Danau Toba, penanaman pohon, perkembangan pariwisata, dan penertiban ilegal loging.
KLIK: Hari Ini, Gunung Merapi Meletus 2 Kali
Menyoal ilegal loging, menurut Bupati Karo Terkelin Brahmana, Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan meminta pemerintah daerah jangan mau kalah.
“Timbulnya permasalahan di sekitar Danau Toba sering terjadi terkait kawasan hutan, sering diklaim masyarakat sebagai pemilik. Ditegaskan Luhut Binsar Panjaitan sepanjang kawasan hutan lindung, pemerintah jangan mau kalah. Karena kita negara hukum, tidak dibenarkan gaya-gaya preman. Saya minta ibu Wagubsu untuk koordinasi dengan Kapoldasu agar diingatkan kepada jajaran kapolresnya untuk menindaklanjuti hal seperti ini sesuai laporan para bupati sekawasan Danau Toba. Jangan ada bilang apa dasar hukumnya,” kata Bupati Karo.
Disebutkan Bupati Karo, pimpian daerah di kawasan Danau Toba dalam rapat mengakui permasalahan yang dihadapi selalu terkait sengketa kawasan hutan yang sudah diklaim oleh masyarakat desa sekitar, dan diklaim sebagai tanah adat.
Misalnya daerah Tobasa, Samosir, dan di Kabupaten Karo persisnya Desa Kacinambun.
“Dalam penanganan ini, Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Kehutanan dan BODT (Badan Otorita Danau Toba) bersedia membuat pengaduan kepada aparat penegak hukum,”tegas Wakil Gubernur Sumatera Utara Nurhajizah.
Bupati Karo Terkelin Brahmana menyatakan, Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan mengingatkan para bupati agar menyosialisasikan tentang bahaya limbah.
“Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan meminta semua bupati se-kawasan Danau Toba, agar jangan main-main dengan lingkungan, dan sosialisasikan kepada masyarkat tentang bahaya limbah,” pungkas Terkelin. (Rep-01)
