RIENEWS.COM – Mengatasi kemacetan di Pulau Dewata, Bali, pemerintah menindaklanjuti rencana pembangunan Light Rail Transit (LRT) Bali. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menegaskan, transportasi massal perlu dilakukan untuk mengantisipasi masalah kemacetan di Bali.
“Pulau Bali ini merupakan showcase pariwisata internasional dan memang terjadi kemacetan yang kronis yang bisa menjadi bumerang jika ini tidak kita tangani,” kata Budi Karya di Denpasar, Bali, pada Minggu, 17 Desember 2023.
Menindaklanjuti rencana pembangunan kereta api ringa di Bali, Menteri Budi Karya kembali mengunjungi Bali. Dijelaskannya, penanggung jawab proyek pembangunan kereta api ringan ini, pemerintah daerah Bali akan menjadi pemegang saham mayoritas sebesar 51 persen, sedangkan pemerintah pusat (Pempus) pemegang saham 49 persen.
“Jadi, baik capital expenditure (capex) maupun operasional expenditure (opex), Pak Gubernur Bali dan Pak Bupati Badung sudah bersedia menjadi penyangga mendanai capex,” kata Menteri Budi Karya.
Skema pendanaan pembangunan LRT Bali, dapat dilakukan dengan berbagai opsi, termasuk Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Sebelumnya, Korea Selatan telah menyatakan kesiapannya untuk membangun proyek LRT Bali.
Artikel lain
Soal Impor Kereta Bekas Jepang, DPR Rekomendasikan Produk INKA
Lima Kabupaten Kota Jadi Panutan Pengembangan Ekraf Tanah Air
ITMI Madinah: Kami Yakin Pasangan AMIN Memimpin Indonesia Menuju Perubahan
