“Sehingga warga membutuhkan fasilitas umum, seperti jambur dan sarana air bersih. Dalam hal ini, Pemda Karo tidak ada mengganggarkan untuk kebutuhan tersebut sehingga melalui Surat Bupati dimohonkan bantuan anggraan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara,” kata Terkelin.
Kepala BPDB Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Riadil Akhir Nasution membenarkan Pemda Karo sudah mengajukan kebutuhan dana untuk pemulangan pengungsi ke lima desa asal mereka.
Permintaan bantuan dari Pemkab Karo, sebut Riadil, akan ditampung melalui anggaran bantuan tidak terduga (BTT) yang disalurkan ke BPBD Sumut. Bantuan yang akan digelontorkan Pemprov Sumut itu, kata Riadil, untuk perbaikan rumah dan kebutuhan dalam pemulangan warga pengungsi ke desa asal. Serta pembangunan portal zona merah yang baru.
“Jumlah dana yang kami salurkan sesuai kebutuhan pengungsi 1.100 KK yang tertampung di Anggaran BPBD Provinsi Sumatera Utara, Rp7.542.157.500,” kata Riadil.
Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Karo Martin Sitepu menegaskan, pihaknya siap untuk memulangkan para pengungsi ke lima desa asal mereka.
“Kita menunggu tim dari Kodam I/Bukit Barisan selaku koordinator pemulangan pengungsi yang akan melaksanakan karya bakti. Untuk membantu pembersihan. Maka peran tim Kodam I/BB yang mengerjakan sesuai perintah pimpinan,” kata Martin.
Sementara itu Kepala Bidang Logistik BPBD Karo, Natanael Peranginangin menyebutkan, warga dari lima desa yang bakal dipulangkan akan dilaksanakan awal Oktober 2019.
“Anggaran sudah ada dari BPBD Provinsi Sumatera Utara. Bantuan berupa seng akan diberikan secara stimultan kepada 1. 100 kepala keluarga sesuai daftar pengajuan berjumlah 35.000 lembar seng. Ini yang akan dibagikan. Setelah rapat, kita akan langsung assessment ke lapangan bersama semua tim. Agar pihak Kodam I/BB juga akan mendata rumah-rumah yang layak untuk diterapkan karya bakti sesuai fakta di lapangan,” tegas Natanael. (Rep-01)
