“Masifnya paparan konten seringkali membuat publik bingung dan terbawa arus media tanpa tahu kebenarannya,” ungkap Mada.
Untuk itu, pelaksanaan debat capres memiliki posisi yang penting menjadi agen informasi pertama bagi masyarakat. Menurut Mada, KPU perlu melakukan evaluasi untuk melaksanakan debat putaran terakhir pada 4 Februari 2024 mendatang, juga pada debat-debat pilpres selanjutnya.
Pertama, misalnya pendukung yang seringkali mengganggu proses perdebatan. KPU bisa meminta sekali lagi komitmen dari para pendukung paslon ini. Kedua, peran moderator yang tidak sekadar menjadi time keeper, tapi juga mendorong para kandidat untuk bisa mengoptimalkan waktu yang tersedia. Waktu seringkali menjadi hambatan dalam menjelaskan gagasan para kandidat dan beberapa kali kandidat tidak memanfaatkan waktu secara maksimal.
Ketiga, peserta pemilu, baik masyarakat maupun ketiga paslon dapat lebih bijak memaknai ajang perdebatan ini. Mada juga mengiyakan bahwa substansi debat tidak boleh menyerang secara personal.
“Saya setuju memang tidak bisa substansi debat menyerang isu tentang agama, etnis, suku, dan isu-isu yang sifatnyaDebat Pil sudah merupakan atribut sejak lahir dari seorang manusia,” papar Mada.
Namun, ia menggarisbawahi, peserta Pemilu jangan sampai salah memaknai, bahwa semua hal bisa dipersonalisasi.
Artikel lain
Indonesia Ikut Program Regulasi Vaksin di Kawasan Asia Pasifik
Presiden Menentang Pernyataan Israel Soal Tidak Ada Negara Palestina
DKJN Pecahkan Rekor Transaksi Lelang Tembus Rp44,34 Triliun
“Isu tentang kekayaan, kasus di masa lalu, kinerja, itu juga sangat bisa digali dalam perdebatan,” tegas Mada. (Rep-04)
