Kepala Dinas Kesehatan Karo, Irna safrina Meliala menyatakan bahwa akreditasi merupakan kewajiban dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Dokter Gigi.
“Walaupun Dinas Kesehatan tidak diakreditasi, tapi mau tak mau, Puskesmas harus diakreditasi mengikuti irama dari amanah ketentuan yang ada. Untuk itu, saya ucapkan Tim Surveyor dari Komisi Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dalam rangka Survei Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di UPTD Puskesmas Korpri, yang berlangsung 17-21 November 2019,” kata Irna.
Irna menambahkan, akreditasi selesai apabila semua Puskesmas (19 Puskesmas) sudah diakreditasi.
“Tahun 2019 ini, Puskesmas Korpri yang ke-17 akan diakreditasi,” tegasnya.
Ketua Tim Surveyor Syawaluddin mengatakan, akreditasi adalah suatu berproses yang bukan instan.
“Inilah tugas kami, hadir untuk menelusuri dokumen-dokumen nantinya dan butuh keterbukaan agar dapat tim menentukan penilaian, kelayakan atau kelulusan akreditasi. Bahkan kita cek juga sarana dan prasarananya. Ini juga akan dicek kesiapannya,” katanya.
Menurut Syawaluddin, ke depan Puskesamas akan dijadikan preventif dan promotif sebagai program dari Kementerian Kesehatan.
“Jadi, orang datang ke Puskesamas untuk berkonsultasi terkait kesehatan. Kalau sudah sakit ya, harus dibawa ke rumah sakit untuk diobati agar kembali sehat. Inilah gambaran kami di sini. Lebih spesifik, hal yang kita tuntut ke depan perbaikan-perbaikan ini harus ada perubahan. Jangan takut kehadiran Tim Surveyor ini. Nikmati saja, sebab pengalaman kami, ada rasa ketakutan, ketika tim datang. Untuk itu pahami sesuai regulasi. Kami siap mengarahkan demi perbaikan yang baik,” ujar Syawaluddin. (Rep-01)
