RIENEWS.COM – Universitas Islam Indonesia (UII) mengeluarkan pernyataan sikap atas kondisi terkini demokrasi di Indonesia. UII menilai tanda-tanda kemunduran demokrasi terus bermunculan.
Kebebasan berpendapat dan berekspresi semakin terancam dengan meningkatnya kasus intimidasi, ancaman kriminalisasi, dan pembungkaman terhadap aktivis, seniman, akademisi, serta jurnalis.
“Beberapa kasus menunjukkan penggunaan pasal-pasal karet untuk menekan suara-suara kritis dan menciptakan ketakutan di kalangan masyarakat sipil yang seharusnya dilindungi hak-haknya,” ungkap Rektor UII Fathul Wahid.
Di sisi lain, publik juga dihadapkan pada kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak jarang terkesan tergesa-gesa, tidak transparan, dan minim partisipasi publik.
”Kebijakan yang tidak berbasis data dan pendekatan ilmiah kerap kali justru memperparah permasalahan, alih-alih memberikan solusi. Hal ini diperburuk dengan maraknya kasus korupsi yang tidak ditangani secara tegas, serta narasi-narasi yang cenderung mengaburkan fakta dan menyulitkan masyarakat untuk mendapatkan informasi yang jujur dan terbuka,” kata Fathul.
Upaya efisiensi yang dicanangkan pemerintah juga tidak selalu berjalan sesuai harapan. Di beberapa sektor, efisiensi justru berdampak negatif pada kualitas pelayanan publik dan program sosial yang menjadi tumpuan masyarakat kecil, termasuk sektor pendidikan. Selain itu, gaya hidup dan sikap sebagian pejabat negara yang kurang menunjukkan empati terhadap kondisi rakyat, memperlebar jarak antara pemerintah dan masyarakat.
Dalam pernyataan sikap UII yang ditantangani Rektor UII Fathul Wahid pada Kamis, 6 Maret 2025, menyatakan, masyarakat sipil harus tetap berperan aktif sebagai kontrol sosial. Ketidakpedulian dan apatisme hanya akan memberikan ruang lebih luas bagi penyimpangan kekuasaan.
Berikut enam pernyataan sikap UII merespons perkembangan mutakhir praktik berbangsa dan bernegara.
Artikel lain
Usman Hamid: Seni Salah Satu Ruang Publik Menjadi Target Represi
Band Sukatani Akui Diintimidasi, Kapolri Didesak Proses Anggota yang Terlibat
Koalisi Masyarakat Sipil: Hentikan Revisi UU TNI, Tolak Dwifungsi TNI
