RIENEWS.COM – Presiden Joko Widodo menentang keras pernyataan Perdana Menteri (PM) Israel, Benyamin Netanyahu yang menyatakan tidak ada masa depan bagi solusi dua negara atau two states solution dalam isu Israel-Palestina.
“Pernyataan ini sama sekali tidak dapat diterima,” kata Jokowi dalam keterangannya di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat, 26 Januari 2024.
Jokowi juga mengutuk keras serangan Israel terhadap kamp pengungsi Khan Younis di Gaza. Serangan tersebut telah memakan banyak korban jiwa dan luka-luka.
“Sudah terlalu panjang daftar pelanggaran hukum internasional yang dilakukan oleh Israel,” imbuh Jokowi.
Sebelumnya, Presiden Jokowi telah menerima laporan dari Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang hadir dalam debat terbuka Dewan Keamanan PBB yang membahas mengenai isu Gaza. Dalam debat tersebut, Retno secara tegas menolak keras pernyataan PM Netanyahu.
“Sebelum berangkat ke New York, saya telah menyampaikan ke Menlu untuk terus membawa suara tegas Indonesia dalam mendukung perjuangan bangsa Palestina. Harus tegas disampaikan,” kata Jokowi.
Jokowi juga menegaskan Indonesia menolak masuknya setiap kapal Israel ke wilayah Indonesia.
“Sekali lagi saya menegaskan kembali pelabuhan-pelabuhan di Indonesia tidak akan digunakan untuk melayani kepentingan Israel,” tegas Jokowi.
Palestina Harus Diterima Anggota Penuh PBB
Pada 23 Januari 2024, Retno menyampaikan statement dalam Debat Terbuka (Open Debate) Dewan Keamanan PBB di New York City. Debat terbuka yang ketiga kali digelar mengenai Gaza dalam tiga bulan terakhir dan Indonesia selalu hadir.
“Ini salah satu perwujudan konsistensi komitmen Indonesia untuk terus mendukung perjuangan Palestina,” kata Retno.
Dalam pernyataan di DK PBB, Retno Kembali mengingatkan, bahwa DK PBB memiliki mandat untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Bukan menoleransi perang apalagi genosida. Apalagi Piagam PBB secara jelas mengatur bahwa resolusi DK PBB bersifat mengikat dan harus dilaksanakan.
“Jadi sudah berapa banyak resolusi mengenai Palestina telah diadopsi? Dan berapa banyak yang telah dilaksanakan?” tanya Retno di hadapan DK PBB.
Diakui Retno, pertanyaan tersebut memang sengaja disampaikan karena banyak resolusi yang dilanggar terkait Palestina, tetapi tidak pernah ada sanksi kepada para pelanggar.
“Jadi ke mana Palestina harus mengadu apabila DK PBB selama puluhan tahun gagal menjalankan resolusi yang dibuatnya sendiri? Sementara Israel membunuh rakyat Palestina tanpa dihukum,” tegas Retno.
Artikel lain
DKJN Pecahkan Rekor Transaksi Lelang Tembus Rp44,34 Triliun
KKP Siapkan Regulasi Budidaya Lobster
Kemenkes Klaim Cakupan Imunisasi Polio Pertama Capai 100 Persen
