“Ini menunjukkan kinerja buruk Prabowo dan Gibran, sebagai produk dari Pilpres 2024,” ungkapnya.
PSAD memandang kebijakan ini belum diawali kajian yang mendalam dan komprehensif, menunjukkan kepanikan untuk penyediaan anggaran program populis makan bergizi gratis (MBG) yang angkanya fantastik.
“Adalah tidak bijak, memotong anggaran pendidikan yang menjadi tulang punggung generasi masa depan bangsa dan menggantinya dengan sekadar isi perut. Alokasi anggaran tahun 2025 Rp 71 triliun tidak cukup sehingga harus diambil dari pos kementerian/lembanga lain,” katanya.
Dalam upaya menekan dampak buruk pemangkasan anggaran negara, menjaga agar kebijakan ini selaras dengan nilai-nilai demokrasi, hak warga negara.
PSAD mengusulkan agar Presiden Prabowo meninjau ulang postur Kabinet Merah Putih yang terlampau gemuk melalui reshuffle pada pos-pos manteri dan wakil menteri yang saling tumpang tindih dan bersifat koordinatif semata. Pengurangan pos menko dan wakil menko, misalnya, menjadi alternatif di samping mengurangi jumlah wakil menteri. Kebijakan ini memberi isyarat pemangkasan juga dilakukan pada jantung kabinet.
Masduki menyatakan, kebijakan pemangkasan anggaran negara seharusnya tidak berlaku untuk lembaga-lembaga strategis yang menjadi pilar demokrasi pasca reformasi 1998, yaitu Komisi Yudisial, Mahkamah Konstitusi, Komnas HAM, BRIN, lembaga penyiaran publik.
Terakhir, PSAD menyebutkan, efisiensi APBN harus tetap memperhatikan prinsip keberlanjutan demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih, terbuka dan partisipatif.
Artikel lain
Setelah Pagar Laut Tangerang Kini Bareskrim Usut Pagar Laut Bekasi
IFPIM Luncurkan Global Media Trust untuk Keragaman Bahasa Jurnalistik Dalam Teknologi AI
YLBHI: Kebijakan Efisiensi Prabowo Menganggu Layanan Keadilan
“Hak kontrol dari DPR dan masyarakat harus dihormati dan menghindari terjadi sentralisme pengambilan keputusan pada figur Presiden. Ancaman Presiden terhadap pihak-pihak yang tidak setuju pemangkasan beraroma otoriterisme. Pemerintah harus bertanggung jawab langsung memulihkan segala akibat yang dirasakan masyarakat atas kebijakan pemangkasan anggaran yang sebelumnya dilakukan dengan serampangan,” imbuh Masduki. (Rep-02)
