RIENEWS. COM – Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Pemerintah Kabupaten Karo, Senin 18 Februari 2019, membahas penanggulangan pasca bencana erupsi gunung api Sinabung di Kantor Bupati Karo.
Rakor dihadiri Tim Monev BNPB Kolonel Inf. Yufti Senjaya, Bupati Karo Terkelin Brahmana, Dansatgas penanganan bencana Erupsi Gunung Sinabung (Dandim 0205/TK) Letkol Inf Taufik Rizal, Kajari Karo Gloria Sinuhaji, Danyon 125 /Smb Letkol Inf Victor Andhika Cokjro, Waka Polres Tanah Karo, Kepala BPBD Provinsi Sumatera Utara Riadil Akhir Lubis, Kepala BPN Karo Rosalina Tamba, Kalak BPBD Karo Martin Sitepu.
Dalam pertemuan itu, Martin Sitepu mengungkapkan program kerja, kegiatan penanggulangan pasca bencana erupsi gunung api Sinabung yang telah tercapai, juga memaparkan kendala, masalah yang dihadapi.
Dikatakannya, untuk relokasi warga desa yang terdampak erupsi gunung api Sinabung, pada relokasi tahap pertama di Siosar meliputi penduduk dari Desa Sukameriah, Simacem, Bekerah, telah terbangun rumah (hunian tetap) untuk 370 kepala keluarga, dan pengganti lahan usaha tani bagi 357 kepala keluarga dalam kurun waktu tahun 2014 hingga 2016.
Program relokasi tahap pertama, sebut Martin, dana yang dikucurkan dari sumber Dana Siap Pakai (DSP) mencapai Rp 76.576.423.500.
Baca Berita: Warga Barusjulu Dukung Pemkab Karo Normalisasi Drainase
Di relokasi tahap kedua (Mandiri), Martin menjelaskan, penduduk yang direlokasi berasal dari Desa Gurukinayan, Berastepu, Kuta Tonggal, Gamber. Rumah hunian tetap (huntap) yang terbangun untuk 1.655 kepala keluarga, dan lahan usaha tani 1.679 kepala keluarga, dalam kurun waktu tahun 2016 hingga 2018, dengan anggaran dana Rp 190.674.100.000, serta dana hibah rehabilitasi dan rekonstruksi (RR) Tahun Anggaran 2015, dan dana RR Tahun 2017 dengan jumlah Rp41.543.425.000.
Baca Juga: BNPB Monitoring Penanganan Bencana Erupsi Gunung Sinabung
Dalam kesempatan itu, Martin mengemukakan, kendala saat ini terdapat 134 unit rumah (Huntap) di Gang Garuda belum siap, dikarenakan pengembang (pemborong) yang dipilih masyarakat tidak memenuhi kewajibannya pada bagian lantai, pintu, dan jendela.
Sementara relokasi tahap ketuga (Mandiri) merupakan lanjutan dari relokasi tahap kedua, meliputi penduduk dari Desa Gurukinayan, Berastepu, Kuta Tonggal, Gamber dengan jumlah 156 kepala keluarga dan lahan usaha tani 179 kepala keluarga, kurun waktu pengerjaan tahun 2017 hingga 2019. Anggaran dana Rp24.200.000.000, dama hibah RR Tahun Anggaran 2017 dan dana hibah RR Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp4.439.732.000.
“Masalah, masih ada masyarakat yang memilih lokasi dengan mengandalkan alas hak HGU untuk lahan tapak rumah sebanyak 36 kepala keluarga, lahan usaha tani 50 kepala keluarga. Bahkan masih ada belum menentukan pilihan sebanyak untuk lahan tapak 42 kepala keluarga, dan lahan usaha tani sebanyak 83 kepala keluarga,” kata Martin.
