“Agar lebih selektif penggunaan anggaran dalam mendongkrak ekonomi masyarakat. Ke depan, upayakan bagi 23 kabupaten/kota harus ada bottom up ke provinsi, bukan provinsi yang top down ke daerah. Bupati /Wali Kota kejar dinasnya, rapatkan kemudian maksimalkan kinerja lagi,” tegas Edy.
Bupati Karo Terkelin Brahmana mengaku cukup puas dengan penyerapan mencapai 47,84 persen di semester II 2020. APBD Karo 2020 mencapai Rp1,2 triliun.
“Cukup memuaskan, dalam paparan Gubernur Sumatera Utara, sesuai data anggaran APBD Karo 1,21 triliun, realisasi hingga semester II sampai bulan September 2020, Kabupaten Karo mampu membelanjakan 47,84 persen,” katanya.
Menyoal pengendalian inflasi di Kabupaten Karo, Terkelin berpandangan pengendalian inflasi saat ini tidak bisa hanya fokus pada upaya pengendalian harga.
“Tetapi juga harus diarahkan untuk memastikan terjaganya daya beli, masyarakat melalui penguatan perlindungan sosial dan dukungan terhadap sektor UMKM (usaha mikro, kecil, menengah),” ujarnya.
Untuk hal tersebut, Terkelin menyatakan akan menyusun program padat karya.
“Pemkab Karo terus berupaya menyeimbangkan daya beli di masyarakat. Setiap SKPD kita minta menyusun anggaran dana program padat karya agar meningkatkan suplai dan demand masyarakat. Dengan seimbangnya suplai dan demand (permintaan), maka harga akan terjaga dengan baik,” imbunya. (Rep-01)
