4. Desentralisasi skema remunerasi telah menciptakan ketidakadilan sistemik. ADAKSI berpendapat bahwa Tukin untuk semua dosen ASN di lingkungan Kemdiktisaintek seharusnya dikelola secara sentralistik melalui APBN, bukan melalui skema desentralisasi remunerasi berbasis PNBP. Skema saat ini telah menyebabkan disparitas kesejahteraan yang mencolok antara fakultas dalam kampus yang sama, antara perguruan tinggi, dan antara dosen pejabat dengan dosen biasa.
Oleh karena itu, ADAKSI mendesak Presiden dan Menteri Keuangan untuk:
1. Menjamin pemberian tunjangan kinerja secara adil bagi seluruh dosen ASN di bawah Kemdiktisaintek, tanpa membedakan status perguruan tinggi tempat mereka bekerja.
2. Membuat regulasi yang memastikan sistem kompensasi bagi dosen ASN lebih transparan, adil, dan tidak membebani mahasiswa melalui kenaikan UKT atau SPI.
3. Mengakhiri praktik desentralisasi penggajian dosen ASN yang menyebabkan kesenjangan kesejahteraan dan ketidakpastian finansial bagi tenaga pendidik.
Artikel lain
Telin Umumkan Bifrost Cable System Mendarat di Manado
DPR Mulai Menyuarakan Dampak Efisiensi Anggaran Prabowo
IFPIM Luncurkan Global Media Trust untuk Keragaman Bahasa Jurnalistik Dalam Teknologi AI
Demikian pernyataan sikap ini kami sampaikan. Kami berharap pemerintah segera mengambil langkah nyata untuk memastikan kesejahteraan dosen ASN demi keberlangsungan pendidikan tinggi berkualitas dan terjangkau bagi seluruh rakyat Indonesia. (Rep-02)
