RIP Demokrasi, Forum Cik Di Tiro Tabur Bunga di Depan Istana Presiden

Tabur bunga di depan Istana Presiden oleh Forum Ck Di Tiro,15 Januari 2024. Foto Dok. Forum Cik Di Tiro.
Tabur bunga di depan Istana Presiden oleh Forum Ck Di Tiro,15 Januari 2024. Foto Dok. Forum Cik Di Tiro.

“Jika demokrasi adalah warga negara bebas memilih, ia kini pergi jauh. Democracy died. RIP,” tukas Masduki.

Koordinator Kongres Penyintas Rezim Jokowi, Sana Ullaili menambahkan, pada 2023 menjadi penanda tegas munculnya rezim otoriterianisme yang terbungkus dalam mitos kebaikan, kedaulatan, kesejahteraan rakyat. Padahal, rezim ini telah melahirkan berbagai regulasi yang melanggar HAM, merampas ruang hidup, dan mengekang kebabasan warga sipil.

Rezim ini pula yang tidak memberikan dukungan signifikan terhadap pemberantasan korupsi melalui revisi UU KPK. Tragedi di Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi penanda betapa lemahnya komitmen semua elemen strategis negara terhadap penegakan HAM, hukum dan pemberantasan korupsi.

Rezim ini juga menjadi rezim pembangunan melalui PSN yang merampas alat produksi rakyat dan tak segan menggunakan cara-cara kekerasan demi kepentingan bisnis ekstraktivisme.

“Kematian demokrasi makin mudah dilihat dengan adanya cawe-cawe presiden. Bukan untuk kepentingan bangsa, tetapi untuk anak-anaknya. Narasi publik dibajak untuk kepentingan oligarki,” tegas Sana.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid yang turut hadir dan berorasi dalam kegiatan tersebut membenarkan bahwa demokrasi di Indonesia telah mati. Menurut dia, ada tiga indikator yang bisa digunakan untuk mengukur kualitas demokrasi di Indonesia, yaitu kebebasan kritis di ruang publik, oposisi di parlemen, dan sistem pemilu.

“Sudah sejak beberapa tahun yang lalu, Indonesia tidak lagi memiliki ruang publik untuk kritis dan protes. Indonesia juga sudah tidak lagi memiliki ruang politik untuk opsisi di parlemen sehingga kebijakan yang merugikan rakyat bisa disahkan begitu saja. Sekarang, sistem pemilu kita pun sudah rusak. Apalagi Makhamah Konstitusi yang sekarang sudah jadi mahkamah keluarga,” kata Usman.

Usman menilai saat ini adalah waktu yang tepat bagi gerakan masyarakat sipil berkonsolidasi untuk menahan laju kemunduran demokrasi, untuk melestarikan lingkungan hidup, untuk memperjuangakan keadilan dan memperjuangkan kebebasan.

Artikel lain

KA Pandalungan Tujuan Gambir-Jember Anjlok di Sidoarjo

PPATK Temukan Transaksi Fantastis ke 100 DCT, Anggota DPR Minta Dibocorkan

Yaman Diserang AS, 47 WNI Berdomisili di Wilayah Serangan

“Hari ini saya bersolidaritas untuk kawan-kawan,” tegas Usman. (Rep-04)