PEMILU  

Sanksi DKPP, Anggota Komisi II DPR Usul Asas Pemilu Ditambah Etis

Presiden Jokowi bersama Ketua DKPP, Ketua KPU, Ketua Bawaslu dan sejumlah menteri di acara pembukaan Rakornas Penyelenggara Pemilu 2024. Foto DKPP.
Presiden Jokowi bersama Ketua DKPP, Ketua KPU, Ketua Bawaslu dan sejumlah menteri di acara pembukaan Rakornas Penyelenggara Pemilu 2024. Foto DKPP.

RIENEWS.COM – Anggota Komisi II DPR Aus Hidayat Nur mengaku prihatin atas berulangnya pelanggaran etik pada Pemilu 2024. Terkini, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memvonis peringatan keras terakhir terhadap Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari melanggar etik karena menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden hingga mengikuti tahapan pemilu.

“Apakah bangsa ini ingin dibuat menjadi permisif? Hal yang terang-terangan melanggar etis, tetap dipaksakan berlaga di Pemilu. Lalu bila terpilih, berarti rakyat sudah tak peduli lagi dengan persoalan etika? Jadi kata “etis” perlu ditambahkan dalam asas Pemilu yang sudah ada, yaitu Luber Jurdil,” papar Aus, Sabtu, 10 Februari 2024.

Sebab jika etis menjadi asas dan dipatuhi, maka bangsa ini terjaga kehormatannya. Tak ada lagi yang berani menabrak etika dan mempertontonkannya kepada masyarakat, sehingga kualitas pemilu pun terjaga.

“Pelanggaran etis ini berpotensi menimbulkan delegitimasi hasil pemilu. Dan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi di Indonesia terancam ambruk,” ucap Aus lagi.

Saat ini, Aus membeberkan, pelanggaran etis bukan cuma terjadi pada hal-hal yang telah divonis secara formal. Masyarakat juga merasa Presiden tidak mengindahkan etika ketika cawe-cawe dan melakukan pembagian bansos yang ditegarai bentuk dukungan kepada salah satu paslon.

Perbuatan tersebut dianggap memalukan bangsa Indonesia di hadapan dunia. Terbukti, sejumlah kalangan cerdik pandai, sivitas akademia beramai-ramai menyatakan sikap dan mengkritik Presiden terang-terangan.

“Dan yang paling keras ada yang menyerukan pemakzulan atau pengunduran diri Presiden,” kata politisi Fraksi PKS ini.

Sementara anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera mengapresiasi hasil keputusan DKPP tersebut. Hal tersebut dinilai telah menunjukan check and balance di penyelenggara pemilu berjalan dengan baik.

”Kalau terkait materi-materi dari sanksinya, kami percaya DKPP sudah melakukan segala sesuatunya dengan seksama,” sambung dia, 6 Februari 2024.

Artikel lain

4 Poin yang Harus Dipastikan Pengawas TPS

Indonesia Dorong Dunia Investasi Vaksin TBC Baru

12 Parlemen Negara Asing Pantau Pemilu di Indonesia