Usai Debat Ketiga, Jokowi Serukan Keamanan Digital dan Kenaikan Gaji TNI

Presiden Jokowi memimpin Sidang Kabinet Paripurna, 9 Januari 2024. Foto Dok. BPMI Setpres.
Presiden Jokowi memimpin Sidang Kabinet Paripurna, 9 Januari 2024. Foto Dok. BPMI Setpres.

RIENEWS.COM – Usai Debat Ketiga Pilpres bertema masalah pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik, Presiden Joko Widodo membahas persoalan geopolitik dan rencana kenaikan gaji TNI,Polri dan ASN. Saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna bersama para jajarannya di Istana Negara, Jakarta pada Selasa, 9 Januari 2024, Jokowi menginstruksikan seluruh jajarannya untuk mewaspadai dinamika geopolitik global dan menjaga kondisi dalam negeri, salah satunya menjelang pemilihan umum (Pemilu) mendatang.

“Kami harus detail menjaga kondisi dalam negeri, utamanya menjelang Pemilu serentak bulan Februari. Juga harus menyiapkan rencana untuk menyongsong Ramadan dan Idulfitri pada Maret dan April 2024,” ucap Jokowi.

Selanjutnya, ia menyampaikan pentingnya meningkatkan kewaspadaan terhadap perubahan iklim yang dapat mengganggu musim tanam dan panen raya. Strategi pangan juga harus diperhitungkan dengan baik.

“Itung-itungan mengenai kondisi aman, juga strategi pangan betul-betul harus dikalkulasi dengan baik karena betul-betul perubahan iklim ini harus kami hitung,” tutur Jokowi.

Ia kembali mengingatkan jajarannya untuk mempercepat belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ketersediaan BBM dan gas, serta harga dan stok pangan dapat terus terjaga.

“Mengenai BBM dan gas harus selalu tersedia. Jangan sampai satu, dua, tiga atau lebih kabupaten terjadi kelangkaan gas karena masalah distribusi yang terganggu misalnya. Harus dipantau dan dilihat secara detail,” ujar Jokowi.

Ia turut menginstruksikan jajarannya untuk melakukan reformasi birokrasi yang berkaitan dengan digitalisasi dalam menciptakan keterpaduan layanan digital pemerintah. Jokowi menegaskan pentingnya peningkatan keamanan digital dan mencegah terjadinya pemborosan belanja infrastruktur digital.

“Saya minta kepada Menpan RB untuk segera mempercepat implementasi SPBE, sistem pemerintahan berbasis digital. Konsolidasikan semua portal ke dalam satu portal nasional. Saat yang sama juga sekali lagi perkuat keamanan kita,” ucap Jokowi.

Artikel lain

Persiapan HUT RI di IKN Digenjot, Masyarakat Hadir secara Hybrid

Fatia dan Haris Diputus Bebas, Tim Advokasi Berpesan Jangan Takut Mengkritik

Debat Ketiga Pilpres, Setara Institute Ingatkan Tak Ada Bahasan Reformasi TNI